BERAU, Lensaku – Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang jatuh pada tanggal 09 Desember 2021 mendatang, Pemkab Berau adakan pengarahan kepada setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), perangkat kecamatan, dan jajaran aparat penegak hukum.
Pengarahan tersebut digelar di Ruang Sangalaki Kantor Bupati Berau, Jalan APT Pranoto, Kelurahan Karang Ambon, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur pada Jumat (03/12/2021).
Pengarahan langsung diberikan oleh Bupati Berau, Hj. Sri Juniarsih, MAS dan di hadiri oleh, Sekretaris Daerah (Sekda) Berau, M. Gazali, Jajaran Asisten Sekretariat Daerah (Setda) Berau, Perwakilan Kejaksaan Negeri Berau, Perwakilan Polres Berau, Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Berau, dan seluruh Camat Se-Kabupaten Berau.
Dalam pengarahan tersebut, Bupati Berau mengimbau untuk bersama-sama memerangi praktik korupsi di lingkungan Pemkab Berau. Pasalnya, praktik tercela itu sangat berdampak luas kepada seluruh masyarakat bahkan negara.
“Hari Anti Korupsi Sedunia yang kita peringati hari ini bukanlah sekedar seremonial saja, tetapi pengingat untuk kita semua, bahwa korupsi yang selalu membayangi negeri ini merupakan hal yang harus kita perangi bersama,” tuturnya.
Bupati menambahkan, bahwa upaya pencegahan korupsi membutuhkan peranan seluruh unsur yang memangku jabatan di lingkungan Kabupaten Berau. Sehingga, melalui pengarahan tersebut ditargetkan dapat memperkuat koordinasi dengan bersatu padu membangun budaya anti korupsi.
Selain itu, Bupati juga mengupayakan, indikasi korupsi pada penyelenggaraan tata kelola pemerintahan Kabupaten Berau dapat dicegah sedini mungkin agar selaras dengan misi Kabupaten Berau. Menurutnya, upaya tersebut dapat direalisasikan melalui peningkatan tata pemerintahan yang bersih, berwibawa, transparan, dan akuntabel.
“Tentunya dengan penuh kesungguhan dan penanaman integritas antar pemerintah daerah, aparat penegak hukum, badan usaha, dan masyarakat yang dilakukan sejak dini,”
Upaya penanaman integritas sejak dini untuk mencegah korupsi tentunya juga perlu dilakukan kepada generasi penerus. Pasalnya, masalah korupsi yang terus menggurita ke semua sendi harus dimulai dari awal yang tentunya membutuhkan pondasi yang kuat untuk membasmi dan meminimalkannya.
Tidak hanya itu saja, Hj. Sri Juniarsih juga mengharapkan transparansi dan akuntabilitas tinggi dari Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Hal tersebut dikarenakan bibit korupsi terjadi karena ketiadaan transparansi di lingkungan pemerintahan. Demikian juga investasi tentunya tidak akan berkembang apabila tidak adanya kepercayaan masyarakat.
” Oleh karena itu, besar harapan kami semua agar korupsi tidak terjadi di Bumi Batiwakkal. Marilah kita bersatu padu membangun budaya anti korupsi, karena kita mampu mengatasi korupsi dengan komitmen bersama. Mari kita mulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan,” harapnya. (Chr).
