BERAU, LENSAKU – Saat berjalannya pemungutan suara, baik dalam pemilihan presiden, kepala daerah, maupun legislatif, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Nadirah, mengakui pihaknya sulit untuk melakukan pengawasan.
Diakui Nadirah, kesulitan tersebut dialami pihaknya lantaran kurangnya anggota dalam melakukan pengawasan hingga ke kampung. Oleh karena itu, ia meminta kepada seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam mengambil sikap jika mengetahui adanya kecurangan selama pemilihan dengan cara melaporkannya ke Bawaslu.
“Disetiap kecamatan kita punya anggota, masing-masing kecamatan hanya beranggotakan tiga orang,“ terangnya, Kamis (19/5).
Dijelaskan Nadirah, dalam satu bulan menjelang pemungutan suara, akan ditambah satu Pengawas Kampung atau Desa (PKD) di setiap kampung. Setelah 23 hari sebelum pemilihan suara, akan ada penambahan satu orang pengawas Tempat Pemilihan Suara (TPS) di masing-masing TPS.
“Jadi kalau ada 10 kampung di suatu kecamatan, ya hanya ada 10 pengawas ditambah sengan 3 orang pengawas kecamatan,“ tuturnya.
Terakhir, dirinya mengaku tidak bisa menambah anggota karena ada peraturan yang harus dipatuhi. Tetapi, bukan hal yang tidak mungkin jika pemerintah pusat merubah peraturan dan menambah jumlah pengawas, mengingat saat pemilu 2024 mendatang pemungutan suara dilakukan serentak.
“Aturannya belum selesai dibahas, kita masih menunggu. Yang menjadi dasarnya tetap undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu,“ imbuhnya. (Dez)
