BERAU, LENSAKU – Sejumlah driver ojek online yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Wilayah Gabungan Aksi Roda Dua (DPW Garda) Kabupaten Berau mengadu kepada DPRD Berau terkait pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) serta pembenahan rambu lalu lintas di setiap jalan poros.
Pihaknya menyuarakan adanya pembangunan sarana berupa halte terpadu pada titik – titik strategis. Pasalnya, selama ini pihaknya mengaku belum mendapat ruang terpadu untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
Ketua DPW Garda Berau, Didin Hairudin mengatakan, alasan pihaknya menyuarakan pembuatan halte supaya dapat membantu mereka sebagai tempat mangkal dan menunggu penumpang. Dikatakannya, selama ini para driver ojek online tidak tertib dan selalu berhamburan lantaran tidak ada tempat untuk mangkal.
“Kami dengan kondisi panas-panasan dan hujan-hujanan kalau mengantar orderan dan mencari penumpang. Apalagi aplikasi ojek online ini sekarang sudah menjadi ujung tombak transportasi di Berau,” tuturnya, Minggu (24/7).
Menurut Didin, adanya ojek online (ojol) ini menjadi salah satu kebutuhan masyarakat. Tidak adanya moda transportasi angkutan umum membuat mereka selalu menjadi garda terdepan sebagai sarana penunjang akomodasi dan transportasi bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah.
“Oleh karena itu, dari pemerintah tolong kami diperhatikan terkait pembangunan halte. Rencananya, ada beberapa titik yang diusulkan untuk pembangunan halte, yakni 5 titik di sekitar Tanjung Redeb,” ucapnya.
Didin menerangkan, adanya Halte itu bukan hanya sebagai tempat untuk mangkal para driver saja. Melainkan, halte tersebut juga difungsikan untuk memudahkan masyarakat yang tidak mempunyai aplikasi ojek online atau tidak paham dalam memakai aplikasi tersebut. Selain itu, masyarakat juga tidak perlu menunggu lama apabila melakukan order terhadap aplikasi ojek online itu.
“Jadi, mereka tinggal datang saja ke halte itu supaya bisa kami layani. Kami bakal mengirimkan surat kepada DPRD Berau supaya difasilitasi untuk bertemu dengan kedinasan terkait termasuk melakukan hearing,” katanya.
Adapun beberapa titik strategis yang diminta untuk didirikan halte, yakni di Jalan Gatot Subroto (depan kantor DPRD Berau), Jalan Mangga 2 (depan Kantor Disdukcapil Berau lama), Jalan SA Maulana (depan Hotel Palmy), Jalan Mangga 1 (sekitaran GOR Pemuda), dan depan Pasar SAD Tanjung Redeb.
Bertempat di Rumah Dinas Ketua DPRD Berau, Tanjung Redeb, pada Sabtu (23/7) malam, sejumlah driver ojol itu juga turut menyuarakan adanya pembenahan rambu lalu lintas. Yang mana mereka sebagai pengguna jalan melaporkan adanya beberapa rambu lalu lintas yang mulai rusak. Seperti marka jalan yang sudah hilang di setiap jalan poros serta kerusakan traffic light di simpang Jalan Mangga – Jalan Murjani.
“Kami khawatirkan keselamatan kami. Tak hanya kami, justru yang ditakutkan ini para pengendara lainnya juga karena bisa terjadi kecelakaan lalu lintas, jangan sampai itu terjadi terhadap sesama pengguna jalan,” katanya.
Hal ini pun disambut baik oleh Ketua DPRD Berau, Madri Pani. Dirinya mengapresiasi sejumlah driver ojol itu karena telah berinisiatif untuk memberikan masukan kepada pemerintah. Menurutnya, harapan mereka ke depan ini tentu dapat mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.
“Saya turut membenarkan, bahwa mereka ini termasuk ujung tombak UMKM dimana dalam menunjang pelayanan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan, baik itu dalam akses pendidikan ataupun ekonomi masyarakat dalam hal kuliner pasti membutuhkan mereka,” ujarnya, Minggu (24/7).
Madri pun mengaku, dirinya mendukung adanya halte-halte di tempat strategis tersebut. Sehingga, para driver ojol itu bisa melakukan pelayanan secara optimal. Menurutnya, adanya halte tersebut sangatlah penting yaitu dapat membantu masyarakat bawah dalam rangka peningkatan UMKM dimana para driver ojol itu bakal tersebar di tempat titik yang strategis.
“Selama ini mereka tidak mendapat perhatian dari pemerintah. Walaupun mereka dari swasta, seharusnya tetap mendapat perhatian yang adil dan optimal mengingat saat ini digitalisasi dalam jasa transportasi mulai berkembang pesat,” imbuhnya.
“Tentunya harus diusahakan melalui pihak ketiga, seperti melibatkan BUMN melalui beberapa perbankan supaya mereka memberikan CSR terhadap pembangunan tempat mereka mangkal, yaitu di halte,” sambungnya.
Dirinya pun memastikan bakal menyuarakan permintaan dari driver ojol itu kepada Pemerintah Kabipaten (Pemkab) Berau. Supaya mereka dapat memberikan ruang untuk driver ojek online di Bumi Batiwakkal.
“Supaya mereka dalam memberikan pelayanan juga menjadi tertib dan nyaman sambil menunggu orderan dari kustomer mereka yang mana itu juga berasal dari masyarakat Kabupaten Berau,” katanya.
Kemudian, Madri juga turut menyuarakan pembenahan rambu lalu lintas seperti markah jalan yang jelas dan perbaikan lampu merah. Dirinya juga mengharapkan pembenahan itu dapat menekan tingkat kecelakaan lalu lintas.
“Mereka bakal bersurat kepada DPRD Berau sehingga kekurangan dari mereka dapat terakomodir. Saya siap untuk mengawal permintaan mereka itu bukan sebagai kepentingan politik, tapi murni untuk masyarakat. Insya Allah awal Bulan Agustus ini bakal diadakan hearing,” pungkasnya. (*/CTN)
