DPRD, KALTARA, LENSAKU – Bekaitan dengan seluruh program dan system perencanaan, Bappeda merupakan gerbong dan lokomotif penentu arah pembangunan. Dengan system yang baik makan akan baik terhadap pelaksanaan pembangunan di setiap daerah, khususnya diwilayah Kalimantan Utara (Kaltara).
Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Kaltara mengungkapkan, proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) harus di koordinasikan dengan baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten / kota.
“Sebaikanya, Bappeda kabupaten / kota melakukan koordinasi dengan Bappeda Provinsi terkait dengan program atau rencana pembangunan, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih program atau pembangunan”, ungkap Mohammad Nafis kepada lenskau.id
Lanjut kata Nafis, sebelumnya ada temuan beberapa program pembangunan di kabupaten dan provinsi itu tumpang tindih.
“Ini kan sangat disayangkan, dengan lokasi dan waktu yang sama, anggaran ditahun yang sama untuk pekerjaan yang sama, menurut kami ini kurangnya koordinasi dan komuniaksi antara pemerintah provinsi, kabupaten dan kota”, tegas Politisi Partai Keadilan Sejahtera ini saat di konfirmasi.
Untuk itu, Nafis berharap kedepan tidak ada lagi tumpang tindih program, pembagunan di Kaltara bisa tepat sasaran dan merata.
“Ini juga salah satu atensi kami dari Komis III, sinergi antara kabupaten / kota dan pemerintah provinisi lebih diperkuat lagi, pembangunan yang merata dan tepat sararan harapan kami, sehinga dampak pembangunan dalam satu hanun anggaran bisa di rasakan langsung oleh masyarakat di Kalmantahn Utara. (adv/rdk).
