TAMJUMG SELOR, LENSAKU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) merespons keluhan warga terkait kerusakan infrastruktur jalan dengan mengalokasikan dana sebesar Rp 8 miliar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 untuk memperbaiki Jalan Lingkar Krayan di Nunukan. Langkah ini diambil untuk mengatasi keterisoliran masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.
Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang, menjelaskan bahwa pembangunan Jembatan Binuang di Kecamatan Krayan Tengah, Nunukan merupakan kunci utama dalam mempercepat pembukaan isolasi daerah.
“Jadi, penting kerja sama dengan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan jalan penghubung Malinau-Krayan,” ungkapnya.
Pembangunan jalan tersebut dianggap krusial untuk meningkatkan aksesibilitas dan perekonomian masyarakat di wilayah Krayan yang sebelumnya terisolasi.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kaltara, Helmi menjelaskan alokasi anggaran untuk pengaspalan jalan sepanjang sekitar 2 km adalah Rp 5 miliar, sementara anggaran untuk pemeliharaan jalan sepanjang 80 km adalah Rp 3 miliar.
“Gubernur Kaltara secara berkala melakukan kunjungan ke Krayan untuk memastikan kondisi jalan terjaga dengan baik,” ungkapnya.
Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie menyatakan dukungannya terhadap upaya perbaikan infrastruktur di Krayan melalui skema multiyears. Pemprov Kaltara juga sedang berupaya mencari alternatif dalam mengatasi masalah anggaran untuk pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Kaltara, Berthius mengatakan, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Kaltara, Berthius, mengungkapkan bahwa akses ke Krayan melalui Semamu masih terkendala oleh masalah anggaran dari pusat.
“Informasi yang diterima dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menunjukkan bahwa anggaran masih dalam tahap koordinasi, menggunakan sumber dana dari Bank Dunia, bukan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung,” ungkapnya.
Selain itu, proyek pembangunan Jalan Lingkar Krayan yang merupakan kewenangan provinsi terhambat oleh isu efisiensi anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) 2025. Berthius menjelaskan bahwa alokasi dana infrastruktur sebesar Rp 160 miliar tidak disalurkan kepada Pemprov Kaltara sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025. Hal ini disebabkan kebijakan efisiensi yang mencabut DAU Infrastruktur, Dana Alokasi Khusus (DAK) Irigasi dan DAK Jalan, sementara alokasi untuk pembangunan Jalan Lingkar Krayan dikategorikan sebagai DAU Infrastruktur yang menjadi sumber pendanaannya.
“Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sedang berupaya mencari solusi alternatif untuk menangani masalah anggaran ini. Prioritas saat ini adalah merevisi Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), dengan harapan dapat mengalokasikan dana dari sumber lain untuk pembangunan infrastruktur, bukan hanya di wilayah perbatasan, tetapi di seluruh daerah di Kalimantan Utara,” bebernya.
Berthius menyatakan bahwa pemerintah akan melanjutkan diskusi lebih lanjut dan menunggu arahan langsung dari Gubernur untuk mengeksplorasi sumber dana yang dapat dialokasikan untuk infrastruktur secara komprehensif.
Pembangunan kelistrikan dan ekspansi wilayah otonom baru (DOB) di wilayah perbatasan tetap menjadi bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang Kaltata. Pemprov Kaltara sedang merancang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dengan mempertimbangkan panduan dari pemerintah pusat terkait arah dan sasaran strategis nasional.
“Sekarang ini kita tidak memberikan harapan palsu kepada masyarakat sebelum mendapatkan tanda dan solusi yang dapat dijalankan secara efektif,” tutupnya. (rdk)
