KALTARA, LENSAKU.ID – Lagi – lagi permasalahan terkait dengan dampak sosial pembangunan Pusat Pemerintahan (PUSPEM) Kabupaten Tana Tidung (KTT), sejumlah masyarakat terdampak kembali mendatangi Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara). Senin (10/4/23). Kehadiran sejumlah masyarakat
JAMHOR : “Kami ingin Bupati Tana Tidung Hadir dan Bertemu Langsung Dengan Kami, Masyarakatnya Yang Terdampak Pembangunan PUSPEM”, Kata Dia. TANA TIDUNG, LENSAKU.ID – Masih menyoal terkait dengan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan Pusat Pemerintahan (PUSPEM)
TANA TIDUNG, LENSAKU.ID – Mensikapi adanya surat pemberitahuan oleh masyarakat terkait adanya aksi penutupan akses masuk menuju ke kegiatan pembangunan Pusat Pemerintahan (PUSPEM), Kapolres Kabupaten Tana Tidung, AKBP Didik Purwanto lebih menyaranakan kepada Pemerintah Kabupaten
Angota Dewan Minta Aparat Penegak Hukum Usut Soal Beredarnya Uang Konpensasi Atau Uang Panjar Kesejumlah Masyarakat Terdampak, Termasuk Keterlibatan Orang Berinisial HS TANA TIDUNG, LENSAKU.ID – Sejumlah masyarakat yang terdampak pembangunan Pusat Pemerintahan (PUSPEM)
"Proyek Pembangunan PUSPEM Tana Tidung Terkesan Dipaksakan, Seharusnya Pemkab Lebih Mengutamakan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi, Ada Apa Ini Semua", Tanya Jamhor. TANA TIDUNG, LENSAKU.ID – Tidak hanya soal masslah penyelesaian dampak sosial ke masyarakat yang
“PUSPEM Bukan Proyek Strategis Nasional, Pemprov Kaltara Mendorong DPRD Lakukan Koordinasi Dengan Pemkab Tana Tidung Agar Segere Mendapatkan Surat Penetapan Dari Kemenko Perekonomian RI Terkait Penanganan Dampak Sosial Pembangunan PUSPEM” KALTARA, LENSAKU.ID – Terkait permasalahan
TANA TIDUNG, LENSAKU.ID – Salah satu Warga Terdampak Pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung, Natalius Jhon, memberi sorotan terhadap Pemda Tana Tidung yang tidak kunjung menunjukkan dokumen lengkap terkait pembangunan tersebut. “Pemda KTT selama ini
