GUBERNUR Kaltara, Dr H Irianto Lambrie selalu menekankan bahwa tidaklah dapat disebut pemimpin yang baik, apabila di daerahnya masih terdapat warga kurang mampu yang terabaikan. Untuk itu, warga kurang mampu menjadi prioritas untuk ditingkatkan kesejahteraannya. Ada beragam program penanganan kemiskinan dilakukan Pemprov Kaltara. Dan, program itu terbukti mampu menurunkan jumlah warga kurang mampu setiap tahunnya.
Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), persentase penduduk miskin Kaltara pada 2015 mencapai 6,24 persen. Lalu, 2016 menjadi 6,23 persen. Pada 2017 persentasenya meningkat hingga mencapai 7,22 persen, lalu turun ke angka 7,09 persen pada 2018. Dan, di 2019 turun drastis menjadi 6,63 persen. “Warga kurang mampu di Kaltara ini, kebanyakan berasal dari luar Kaltara. Mereka datang karena mencari penghidupan di daerah baru, seperti Kaltara. Mereka biasanya tak dibekali skill, sehingga sulit bersaing mencari pekerjaan hingga harus menganggur,” kata Irianto.
Namun, siapapun mereka, selama warga Kaltara akan tetap dibantu. “Tujuan pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, diperlukan peranan antarsektor untuk menangani permasalahan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kaltara,” jelas Gubernur. Patut diketahui, persentase warga miskin di Kaltara, masih berada di bawah rata-rata nasional.
Lalu, bagaimana upaya mengatasinya? Investasi, merupakan solusi yang ditawarkan Irianto. “Peningkatan investasi dan kualitas SDM UMKM menjadi faktor utama dalam menurunkan angka pengangguran. Dalam hal ini, pola kerjasama bersama universitas dan sekolah vokasi dalam bidang ketenagakerjaan dapat menjadi salah satu solusi untuk memaksimalkan penurunan angka pengangguran,” urai Irianto.
Turunnya angka pengangguran, berarti berkurang pula angka penduduk miskin. “Pada 2019, BPS mencatat bahwa TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) di Kaltara mencapai 5,8 persen atau berada diatas rata-rata nasional (5,01 persen). Pun demikian, persentase ini masih jauh lebih baik daripada Kaltim yang mencapai 6,66 persen,” tutur Gubernur.
