TANJUNG SELOR,LENSAKU.ID – Pengurus Besar Forum Komunikasi Warga Tidug (PB FKWT) Tanah Tidung dan Bulungan gelar dialog kebangsaan, Kamis (12/10) malam.
Berbagai isu dibahas dalam dialog yang mengusung tema ‘harapan masyarakat Kaltara’ mulai dari kawasan pangan, peningkatan sumber daya manusia (SDM) hingga penyerapan tenaga kerja di proyek strategis nasional (PSN).
Akademisi Unikaltar, Jimmy Nasrun mengatakan, revitalisasi kawasan pangan harus dilakukan. Namun, harus berbasis masyarakat. Tidak menggunakan sistem oligarki.
“Kalau saya melihat kedepan untuk kawasan pangan ini tinggal bagaimana keseriusan dalam mengelola secara teknis,” kata Jimmy.
Mengingat, saat ini infrastruktur pertanian di kawasan pangan di Desa Tanjung Buka, Kecamatan Tanjung Palas Tengah masih minim.
“Disana (Tanjung Buka) kan wilayah pasang surut. Tidak ada tanggul,” ungkapnya.
Sehingga, produktivitas pertanian tidak berjalan secara maksimal. Sementara, untuk di wilayah yang sudah memiliki tanggul hasil produksi meningkat.
“Jangan hanya mencari varietas untuk dibawa kesini (Bulungan). Harus varietas yang sesuai dengan wilayah pasang surut,” bebernya.
Jika varietas yang didatangkan tidak sesuai dengan kondisi wilayah. Maka produktivitas tidak bisa berjalan secara maksimal. Bahkan, para pertani terancam gagal panen.
“Jadi, perlu ada lembaga riset terkait dengan bibit,” ujarnya.
Menurutnya, kawasan pangan ini menjadi tanggung jawab bersama antar Pemda dan pemerintah pusat. “Ketahanan pangan harus diperkuat,” ungkapnya.
Dalam hal ini, pemerintah juga harus fokus pada komoditas yang dikembangkan. Jangan sampai pengembangan padi berubah menjadi hortikultura.
“Jangan sampai lepas dari tujuan awal,” bebernya.
Kemudian, untuk peningkatan kualitas SDM perlu adanya balai latihan kerja (BLK) di Bulungan.
“Untuk bisa terserap di kawasan industri. BLK harus segara dibentuk di Bulungan. Karena sekarang ini belum ada BLK di Bulungan,” bebernya.
Sementara itu, Ketua Dewan Pembina PB FKWT, Sabirin Sanyong menambahkan, saat ini tenaga kerja asing terus masuk ke Kaltara. Padahal, jumlah pengangguran di Bumi Benuanta cukup banyak.
“Jadi, semua pimpinan daerah harus mampu mengelola perbedaan tersebut,” ungkapnya.
Saat ini, Pemda Bulungan telah mengeluarkan Perda yang mengatur terkait serapan tenaga kerja lokal. Namun, regulasi ini hanya harapan pemerintah. Tetapi, keinginan perusahaan tenaga kerja harus memiliki sertifikasi dan keahlian.
“Jadi, tidak sejalan antar harapan pemerintah dengan keinginan perusahaan atau investor,” bebernya.
Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan sertifikasi dan keahlian kepada tenaga kerja lokal melalui BLK. Sehingga, tenaga kerja bisa terserap seiring terbukanya lapangan pekerjaan di daerah dengan hadirnya proyek strategis nasional (PSN).
“Kita harus bisa menikmati kehadiran PSN. Jangan sampai tidak memberikan manfaat,” pungkasnya. (rdk).
