DPRD, KALTARA, LENSAKU – Ketua Fraksi Gerindra DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Yancong, meminta seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara, agar menindaklanjuti arahan Presiden RI Prabowo Subianto dalam Rakornas Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Sentul, pada awal bulan ini.
Yancong meminta agar OPD serius mengenai penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang efisien, efektif, dan tepat sasaran.
Ia pun menggarisbawahi pentingnya penggunaan anggaran yang tidak sekadar terserap secara optimal, tetapi benar-benar bermanfaat langsung bagi masyarakat, terutama dalam mengatasi isu-isu strategis di daerah.
“Penggunaan APBD harus diprioritaskan pada program yang berdampak nyata dan langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Tidak boleh ada pemborosan dan penggunaan anggaran untuk hal-hal yang tidak relevan dengan kebutuhan warga Kaltara,” tegasnya.
Yancong meminta agar OPD di bawah kepemimpinan kepala daerah dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan pengawasan dalam mengelola anggaran publik, sehingga setiap rupiah dari APBD memberikan kontribusi maksimal terhadap kesejahteraan dan kemajuan daerah.
“Arahan ini sejalan dengan implementasi program kebijakan nasional yang tercantum dalam Asta Cita Menuju Indonesia Emas 2045,” bebernya.
Kebijakan itu disebut menitikberatkan pada sejumlah prioritas strategis yang perlu didukung oleh pemerintah daerah secara operasional, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, khususnya generasi muda, serta upaya hilirisasi sumber daya alam di Kaltara yang kaya akan potensi tambang dan energi.
Yancong menekankan bahwa program-program ini harus menjadi bagian dari perencanaan dan realisasi APBD Pemprov Kaltara, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara berkelanjutan.
Selain itu, OPD diharapkan mengambil langkah-langkah nyata dalam mendukung pengendalian inflasi dan penguatan infrastruktur, seperti pembangunan jalan, akses listrik, serta fasilitas kesehatan dan pendidikan di seluruh pelosok Kaltara.
“Infrastruktur yang memadai akan membuka lebih banyak kesempatan bagi masyarakat untuk berkembang, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” tambahnya.
Tidak hanya itu, pemberdayaan masyarakat lokal juga menjadi perhatian dalam program nasional ini. Pemerintah daerah didorong untuk mengalokasikan anggaran bagi upaya pengentasan kemiskinan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis digital yang mampu bersaing di tingkat nasional sampai global. (adv/rdk2)
