DPRD, KALTARA, LENSAKU – Anggota DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) dari Fraksi Gerindra, Rahman mengapresiasi adanya seminar akhir rencana induk dan kajian pendukung pengelolaan kawasan perbatasan Kaltara, yang diselenggarakan Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltara.
Dia pun menyampaikan dukungannya terhadap langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur jalan di kawasan perbatasan.
“Saya sangat mengapresiasi upaya BPPD Kaltara yang telah menyiapkan dokumen rencana induk pembangunan kawasan perbatasan. Dokumen ini bisa menjadi masterplan pembangunan selama lima tahun ke depan, dan saya yakin telah melalui analisis yang mendalam,” ujar Rahman, belum lama ini.
Menurut dia, penting bagi pemerintah untuk memprioritaskan kebutuhan mendesak di kawasan perbatasan, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur jalan. Ia menilai, ketersediaan jalan yang masih minim di kawasan tersebut menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi.
“Masih belum optimalnya infrastruktur jalan membuat masyarakat perbatasan lebih bergantung pada negara tetangga, Malaysia. Ini adalah hal yang harus menjadi perhatian serius,” tegas anggota DPRD dari daerah pemilihan IV (Nunukan) ini.
Rahman menambahkan, langkah Pemprov Kaltara mendesak pemerintah pusat mempercepat pembangunan infrastruktur di perbatasan perlu didukung penuh. Pasalnya, percepatan tersebut memerlukan alokasi dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten sangat penting. Selain itu, kita harus mampu mengidentifikasi skala prioritas dan pokok masalah yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Dengan masterplan yang sudah dibuat, diharapkan solusi yang diberikan lebih terarah,” jelasnya.
Rahman berharap, rencana induk yang telah disusun dapat menjadi pijakan kuat dalam mempercepat pembangunan kawasan perbatasan, sehingga tidak hanya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian warga di wilayah perbatasan. (adv/rdk2)
