BULUNGAN, LENSAKU – Bupati Bulungan Syarwani inginkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus ditingkatkan, terutama melalui optimalisasi di sektor perpajakan.
“Kita tidak harus berharap atau fokus pada anggaran pusat, melalui dana transfer ke daerah, di sektor pajak kita harus bisa tingkatkan”, tegas Syarwani.
Untuk diketahui, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bulungan tahun 2025 mencapai sekitar Rp 2,3 triliun lebih, setelah penyesuaian, dengan kebijakan efisiensi anggaran.
“Kenaikan APBD kita sangat siknifikan dibanding dengan APBD 2024, sebesar Rp 1.9 triliun lebih. Juga jauh naik dibandingkan APBD Tahun 2021 yang masih berada di kisaran Rp 1,02 triliun”, ungkapnya.
Berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran, Bupati Bulungan Syarwani menegaskan, program pembangunan di wilayah ini dipastikan tetap berjalan.
“Kami terus berupaya memperluas sumber PAD. Ini penting agar daerah tidak hanya bergantung pada dana transfer pusat,” kata Syarwani, Jumat (16/05/2025).
Melalui berbagai inovasi dan terobosan, Syarwani mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bulungan terus berupaya untuk meningkatkan PAD, khususnya dari sektor perpajakan sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang (UU).
“Kami terus menggali sumber-sumber PAD yang potensial,” tegasnya.
Menurut dia, kehadiran proyek strategis nasional (PSN) di Bulungan, diyakini dapat menjadi peluang percepatan ekonomi. Termasuk meningkatkan PAD. Sebab, PSN bisa menjadi pemicu pertumbuhan wilayah dan meningkatkan daya saing daerah.
“Proyek strategis nasional harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Ini momentum untuk membuka investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal,” kata dia.
Untuk diketahui, Pemerintah Kabupaten Bulungan telah melakukan efisiensi dan rasionalisasi belanja dalam APBD tahun 2025 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1/2025.
Hal ini dilakukan dengan memangkas anggaran untuk beberapa pos seperti perjalanan dinas, seminar-seminar, dan ATK, dengan estimasi efisiensi mencapai Rp 100 miliar. Namun, belanja modal yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, seperti pembangunan infrastruktur, dipastikan tetap berjalan.
Di sisi lain, Prioritas alokasi anggaran disesuaikan dengan program strategis, seperti peningkatan kualitas pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, dan penguatan reformasi birokrasi. (adv/rdk)
