TANJUNG SELOR, LENSAKU — Pemkab Bulungan mulai mengkaji sistem remunerasi di lingkungan Rumah Sakit Daerah (RSD) dr. H. Soemarno Sosroatmodjo sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Melalui seminar yang digelar di Ruang Tenguyun Lantai II Kantor Bupati pada Jumat (13/6).
Kajian ini diharapkan melahirkan sistem tunjangan yang adil, transparan, dan mampu mendorong peningkatan kinerja serta mutu pelayanan rumah sakit. Kegiatan ini merupakan kerja sama antara Pemkab Bulungan melalui Bagian Perekonomian dan Sumber Alam dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Hasanuddin. Seminar menghadirkan narasumber dari FKM Unhas, yaitu Dr. Syahrir A. Pasiringi, M.S. dan Ikar Swito, S.Kep, Ns, M.KM.
Bupati Bulungan, Syarwani menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan seminar yang melibatkan jajaran manajemen RSD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo, OPD teknis, serta tenaga medis dan non-medis. Menurut Bupati, kebijakan remunerasi adalah salah satu pilar penting dalam pengelolaan rumah sakit berbasis BLUD.
“Remunerasi yang baik harus adil, transparan, dan berorientasi pada kinerja. Rumah sakit sebagai pelayanan publik perlu memiliki mekanisme insentif yang mampu meningkatkan mutu pelayanan, efisiensi sumber daya, dan kepuasan masyarakat,” tegas Syarwani.
Ia menambahkan, kajian swakelola remunerasi tidak boleh hanya berfokus pada teknis pembayaran semata, tetapi harus menjadi bagian integral dari reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan kesehatan di daerah.
“Melalui seminar ini, saya berharap lahir rekomendasi yang komprehensif, aplikatif, dan sesuai dengan karakteristik RSD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo sebagai BLUD. Ini penting untuk membangun rumah sakit yang profesional dan berkelanjutan,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, para narasumber juga memaparkan pentingnya sistem remunerasi yang dapat memotivasi tenaga kesehatan secara proporsional, sekaligus memperkuat daya saing rumah sakit dalam pelayanan kepada masyarakat.(adv/rdk2).
