Oleh : Penggiat Media Sosial ( Didik Sofyan Arif ).
KALTARA – kekhawatiran dan pertanyaan mengenai integritas dan reputasi Polri kini kembali dipertanyakan. Beberapa kasus yang melibatkan anggota Polri telah memicu sorotan terhadap masalah belakangan ini, seperti keterlibatan 7 anggota Polres Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara dalam peredaran narkoba yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut.
Hal ini menimbulkan pertanyaan serius tentang integritas dan komitmen mereka terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai institusi yang seharusnya menjadi panutan, contoh baik untuk masyarakat.
Kita harus akui, polisi kita sekarang luar biasa. Luar biasa membuat kita bingung. Mana yang lebih sulit dipercaya, pembangunan jembatan demi keselamatan warga, atau bocornya 12 kilogram sabu dari ruang penyimpanan barang bukti,?
Sungguh, rakyat Kalimantan Utara sedang disuguhi tontonan drama yang tak kunjung usai. Di satu sisi, Kapolda Kaltara Irjen Pol Hary Sudwijanto tampil simpatik, membangun jembatan penghubung disubuah desa di Kabupaten Bulungan, bahkan menjawab langsung keluhan warga yang nyaris diterkam buaya saat menyeberang sungai. Tindakan yang patut diacungi jempol, tentu saja. Kalau perlu, kita tambahkan bunga dan plakat: “Terima kasih Pak Polisi, nyawa kami terselamatkan.”
Namun di sisi lain, institusi yang sama justru memelihara bara dalam sekam. Tujuh oknum anggota Polres Nunukan, termasuk satu Kasat Narkoba, ditangkap karena diduga terlibat kasus narkoba. Hebat bukan? Polisi yang harusnya jadi garda terdepan pemberantasan narkoba, malah sibuk main belakang berperan ganda sebagai pelindung dan pelaku.
Dan kita belum bicara soal sabu 12 kilogram yang entah kemana rimbanya dari ruang barang bukti Polda. Barang bukti sebesar itu hilang tanpa jejak, tanpa kejelasan, dan tanpa satu pun pejabat yang bersedia bicara terang. Mungkin sabunya jalan sendiri. Mungkin juga sudah bertransformasi jadi semangat baru oknum-oknum yang doyan berdagang di belakang lencana.
Pertanyaannya sederhana: apa gunanya membangun jembatan untuk rakyat, kalau reputasi institusinya sendiri sedang runtuh perlahan?
Boleh saja mengangkat citra dengan perbaikan SD terpencil, program sosial, atau sekadar senyum ramah di media. Tapi semua itu tak akan menutupi borok jika para penjahat berseragam terus dibiarkan berkembang biak dalam institusi yang katanya suci. Rakyat mungkin bisa dibuai dengan peresmian bangunan, tapi tidak bisa dibohongi soal keadilan yang mandek.
Dan jangan salah. Masyarakat tidak bodoh. Mereka tahu, kasus semacam ini bukan kali pertama. Masyarakat bahkan sudah punya adagium baru: “Kalau oknum terus-terusan, jangan-jangan institusinya yang memang bobrok.”
Ini bukan sekadar soal pelanggaran hukum, tapi soal penghinaan terhadap akal sehat publik. Ketika penegak hukum ikut menyelundupkan barang haram, kita bukan sedang bicara penyimpangan—tapi pembusukan sistem.
Polri suka menggaungkan tiga semboyan sakralnya: melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Tapi apa maknanya jika yang dilindungi justru kepentingan jahat, yang diayomi hanya sesama pelaku, dan yang dilayani adalah sindikat di balik meja?
Kapolda Kaltara tentu tidak bisa mengawasi semuanya sendirian. Tapi inilah saatnya menunjukkan bahwa dirinya bukan sekadar simbol. Ini bukan hanya soal pemecatan, tapi pembersihan menyeluruh. Ini soal keberanian mengakui bahwa ada krisis besar di dalam rumah sendiri—dan krisis itu tak bisa disapu di bawah karpet.
Kalau tidak, jembatan-jembatan yang dibangun pun hanya akan jadi simbol ironi. Di atasnya masyarakat melintas penuh harap, sementara di bawahnya, nilai-nilai integritas tenggelam bersama hilangnya barang bukti.
Akhir kata, semoga Kapolda tidak hanya membangun jembatan dari kayu dan besi, tapi juga jembatan kepercayaan yang kokoh. Karena kalau kepercayaan sudah roboh, tak ada lagi pondasi yang tersisa.
