TANJUNG SELOR, LENSAKU.ID – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara dari daerah pemilihan (dapil) II – Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung, Achmad Djufrie, mendorong pemerintah daerah segera melakukan pemekaran desa dan kelurahan di Kecamatan Tanjung Selor.
Percepatan pemekaran desa dan kelurahan penting untuk mengejar syarat pembentukan Tanjung Selor sebagai Daerah Otonomi Baru (DOB). Oleh sebab itu, dia menekankan agar Pemkab Bulungan dan Pemprov Kaltara serius memperhatikan hal ini.
“Persyaratan pembentukan DOB harus tetap kita penuhi meski masih moratorium, karena ketika moratorium dibuka, kita bisa unggul karena sudah mempersiapkan semuanya,” ujarnya baru baru ini.
Achmad Djufrie yang sekaligus Ketua Presidium DOB Tanjung Selor ini mengaku telah menempuh berbagai upaya percepatan pembentukan DOB. Salah satunya dengan meminta pengecualian dengan pertimbangan Tanjung Selor merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Utara.
“Kita terus perjuangkan ke tingkat pusat, ini lagi berproses sampai sekarang, memang masih belum berhasil karena pertimbangannya ada moratorium,” jelasnya.
Namun demikian, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan arahan agar sejumlah persyaratan tetap disiapkan oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Pemkab Bulungan.
“Harus ada syarat minimal jumlah kecamatan untuk mem-backup syarat satu kota. Selagi Kabupaten Bulungan belum melakukan pemekaran wilayahnya baik desa atau kelurahan, tidak akan mungkin jadi kecamatan baru,” paparnya.
Achmad Djufrie kembali menekankan kunci pemekaran ada di Kabupaten Bulungan. Dibutuhkan keseriusan dan kesungguhan untuk melakukan pemekaran desa maupun kelurahan.
“Saya lihat sampai saat ini belum ada satupun desa atau kelurahan yang terbentuk, seperti yang saya sampaikan 1 tahun lalu itu keadaannya sama, jadi kita minta Kabupaten Bulungan untuk serius lakukan pemekaran dan menyampaikan ketika ada masalah,” ujarnya.(advertorial)
