TANJUNG SELOR, LENSAKU – Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian (DKIP) menggelar rapat koordinasi (rakor) penyaluran bantuan layanan internet satelit starlink, Kamis (26/6).
Rakor yang dipimpin langsung Kepala DKIP Bulungan, Hj. Andriana ini dihadiri perwakilan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, para camat, kepala puskesmas, serta kepala desa dari wilayah yang direncanakan menjadi penerima bantuan.
Andriana menegaskan pentingnya internet sebagai infrastruktur strategis dalam menunjang pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan desa. Menurutnya, Starlink menjadi solusi efektif untuk menghadirkan akses internet di wilayah-wilayah yang belum terjangkau jaringan fiber optik atau sinyal seluler.
“Ini adalah langkah konkret Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk membuka akses informasi yang selama ini terhambat akibat keterbatasan infrastruktur. Starlink adalah solusi alternatif untuk menjangkau desa-desa yang tergolong blank spot,” ujarnya.
Rakor ini bertujuan menyampaikan informasi teknis dan administratif terkait penyaluran bantuan Starlink. Kepala DKIP menjelaskan, penerima bantuan wajib memastikan kesiapan infrastruktur pendukung seperti ketersediaan listrik, mekanisme pembayaran langganan bandwidth, serta memahami skema pemanfaatan perangkat. Dalam skema tersebut, perangkat Starlink akan digunakan dengan sistem pinjam pakai pada tahun pertama, dan akan dihibahkan secara penuh pada tahun berikutnya.
Dalam forum tersebut, DKIP juga menyampaikan daftar desa penerima bantuan yang dipilih berdasarkan kriteria prioritas wilayah blank spot, arahan Bupati Bulungan, usulan Dinas Kesehatan, dan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026.
Sebanyak 28 unit perangkat Starlink akan disalurkan ke desa, sekolah, dan puskesmas yang memenuhi kriteria. Bantuan ini diharapkan dapat memperluas konektivitas dan meningkatkan akses informasi masyarakat secara lebih merata di Kabupaten Bulungan.
Selain penyampaian teknis, rakor ini menjadi forum diskusi dan wadah bagi camat dan kepala desa untuk menyampaikan lokasi-lokasi yang masih masuk kategori blank spot. Masukan tersebut akan menjadi pertimbangan dalam penyaluran bantuan tambahan di masa mendatang.
“Kami harap program ini dapat meningkatkan pelayanan publik, mempermudah komunikasi pemerintahan, dan yang terpenting mempercepat akses masyarakat terhadap informasi,” tutupnya. (adv/rdk2)
