TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie meminta seluruh perusahaan di Kaltara berkontribusi dalam penanganan COVID-19. Melalui program corporate social responsibility (CSR), perusahaan didorong memberi bantuan kepada masyarakat terdampak pembatasan aktivitas akibat pandemi COVID-19.
Pemberian bantuan, kata Gubernur tidak saja menjadi urusan pemerintah. Perusahaan yang beroperasi di daerah memang sudah sepatutnya menunjukkan kontribusi kepada masyarakat sekitar dari keuntungan yang didapatkan.
“Saya sudah mengimbau semua perusahaan di Kaltara, baik perbankan, industri, perusahaan perkebunan, kehutanan, dan lainnya melaksanakan CSR dengan menyalurkan sembako untuk meringankan masyarakat terdampak berat akibat pandemi COVID-19. Sudah sebagian besar perusahaan sebetulnya menyalurkan bantuan. Tetapi laporan rincinya dari kabupaten/kota belum saya dapatkan,” ujar Gubernur dalam penyerahan bantuan CSR PT BPD Kaltimtara kepada perwakilan masyarakat terdampak, Selasa (21/4) di gedung gabungan dinas Pemprov.
Bersumber dari CSR PT BPD Kaltimtara yang diserahkan Pimpinan Kantor Wilayah PT BPD Kaltimtara Muhammad Hidayat , Gubernur Kaltara menyerahkan bantuan 150 paket sembako dan 100 paket bantuan langsung tunai kepada perwakilan masyarakat miskin. Selain itu menyerahkan, bantuan 3 unit instalasi cuci tangan di Kabupaten Bulungan.
Di hari yang sama, Gubernur juga menyerahkan bantuan 500 paket sembako kepada perwakilan buruh pelabuhan dan motoris perahu penyeberangan Tanjung Selor-Tanjung Palas. Gubernur juga menerima bantuan 3 unit instalasi cuci tangan dari Kepala Cabang BRI Tanjung Selor, Andriyani. “Saya berterimakasih kepada PT BPD Kaltimtara dan KC BRI Tanjung Selor yang telah memenuhi ajakan Gubernur untuk berpartisipasi membantu masyarakat terdampak COVID-19. Saya juga mengapresiasi karena tanggap menyampaikan program CSR-nya,” tutur Gubernur.
Selama pandemi COVID-19, cukup banyak sektor yang mengalami resesi ekonomi, seperti migas, kehutanan, UMKM, insutri perhotelan, dan lainnya. Bahkan di sektor perhotelan kata Gubernur, sekitar 6.000 karyawan hotel di Kaltara telah dirumahkan akibat turunnya okupansi hotel. Demikian juga tercatat sementara 1.200 UMKM terdampak penurunan pendapatan akibat pandemi. “Semua ini harus kita bantu. Tidak mungkin hanya mengandalkan pemerintah. Perlu peran serta perusahaan, BUMN, BUMD untuk meng-cover semua pekerja di sektor-sektor terdampak itu,” ujarnya.
Pemprov Kaltara tambahnya, akan terus menambah anggaran penanganan Covid-19 ke angka Rp 100 miliar rupiah. Saat ini relokasi dan refocusing anggaran tahap Pemprov tahap III tengah dilakukan untuk itu. :Anggaran penanganan COVID-19 itu, selain untuk penanganan dampak kesehatan, juga dialokasikan sebagai jaring pengaman sosial dan dampak ekonominya. Saya harap setiap bantuan dari pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, dan swasta digunakan dengan sebaik-baiknya,” tutur Gubernur.
