TARAKAN – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang juga Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Nasional, Letnan Jenderal (Letjen) TNI Doni Monardo menegaskan agar seluruh komponen, termasuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) untuk tidak lengah atau hilang kewaspadaan terkait upaya penanganan pandemi ini. Lantaran, capaian tingkat infeksi, kesembuhan juga kematian di Kaltara terhitung masih dibawah rata-rata nasional bahkan dunia.
“Kaltara, jangan kendor. Ini seperti pesan Presiden, jangan kendorkan semangat juga upaya yang sudah dilakukan selama ini untuk mempertahankan prestasi yang sudah baik dalam penanganan pandemi ini,” kata Doni saat memimpin Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 di Wilayah Kaltara bersama Pjs Gubernur Kaltara Teguh Setyabudi di Gedung Serbaguna Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan, Senin (9/11) sore.
Masyarakat dan pemerintahan di Kaltara juga diharapkan untuk mampu memahami dan mempedomani sejumlah target pemerintah dalam percepatan penanganan wabah ini. Yakni, melindungi kelompok rentan, seperti kormobid dan tenaga kesehatan. “Angka kematian tenaga kesehatan di Indonesia, selama pandemi ini cukup tinggi. Di sisi lain, aset terpenting saat ini, adalah tenaga kesehatan. Untuk itu, sangat besar harapan saya, tenaga kesehatan khususnya dokter mendapatkan perhatian maksimal dari pemerintah daerah juga institusi terkait,” jelasnya.
Perhatian kepada tenaga kesehatan itu, salah satunya soal pengaturan jam kerja. “Kami menerima masukan dari sejumlah organisasi profesi kesehatan, rata-rata menyampaikan belum optimalnya pengaturan jam kerja bagi tenaga kesehatan yang bertugas di RS. Pengaturan jam kerja penting, agar tenaga kesehatan tetap bugar dan tidak lelah akibat bekerja terlalu lama,” urainya.
Target pemerintah yang kedua, adalah menekan kasus melalui testing, tracing dan treatment. “Untuk vaksinasi, insya Allah dalam waktu tidak terlalu lama akan dilakukan. Namun, sebelum vaksin ini dilakukan, Presiden menekan bahwa vaksinasi terbaik saat ini adalah mematuhi protokol kesehatan,” ungkapnya.
Doni juga berharap pemerintah daerah, khususnya Pemprov Kaltara mampu memenuhi kebutuhan perlengkapan dan peralatan yang mendukung percepatan penanganan pandemi. “Saya juga minta agar data-data yang ada terus disempurnakan,” jelasnya.
Melihat upaya penanganan yang dilakukan di Kaltara, Doni juga menyarankan agar daerah lain di Indonesia untuk dapat menduplikasi upaya tersebut guna percepatan penanganan pandemi di daerah lain. “Daerah lain patut kiranya belajar dari Kaltara guna pengendalian Covid-19. Sebab, capaian yang dilakukan Kaltara terhitung baik pada skala nasional, bahkan dunia,” ulasnya.
Berdasarkan data BNPB, angka kesembuhan di Kaltara terupdate mencapai 87,68 persen atau diatas rata-rata nasional juga dunia. Jumlah kasus aktif sekitar 11 persen, masih dibawah rata-rata nasional juga dunia. Termasuk angka kematian yang sekitar 1,12 persen. “Kalau bisa, terus didorong agar angka kesembuhannya mencapai diatas 90 persen,” paparnya.
Yang menjadi catatan, adalah perlunya langkah strategis dan prioritas penanganan penularan di Kota Tarakan. Sebab, 43 persen kasus infeksi terjadi di Tarakan. Daerah prioritas lainnya, adalah Kabupaten Bulungan.
“Kewaspadaan juga harus ditingkatkan, karena menjelang akhir tahun ini di wilayah border Indonesia akan masuk sekitar 350 ribu WNI dari luar negeri ke Tanah Air. Entry-nya, salah satunya adalah Kaltara,” ujar Doni.
Dari informasi yang diterima BNPB, WNI yang terdata sebagai Pekerja Migran Indonesia (PMI) itu, sebagiannya tercatat tertular. “Selain itu, perlu juga mewaspadai kembalinya jamaah umroh pertama dari Indonesia ke Tanah Air,” ulasnya.
Kewaspadaan diperlukan, sebab masih ada sekitar 13,10 persen warga Kaltara yang menilai dirinya tidak mungkin terpapar. “Sekali lagi saya ingatkan, jangan anggap Covid-19 tidak nyata, dan konspirasi. Sudah banyak korbannya, mari bersama kita waspada,” paparnya.
Terakhir, Doni meminta warga Kaltara juga instansi terkait untuk mewaspadai kejadian bencana alam lainnya menyusul fenomena La Nina yang melanda sebagian besar Indonesia belakangan ini. Termasuk Kaltara.(humas)
