Tanjung Redeb- Lensaku.id. Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Berau 2020, baik calon bupati dan wakil bupati akan bertarung menjual gagasan, ide serta visi dan misi kepada rakyat pemilih untuk mendapat simpati.
Namun, ada satu hal paling ditakutkan adalah upaya mengadu domba rakyat serta mengacaukan harmonisasi hubungan antaragama dan antarumat beragama di daerah, melalui politisasi SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) yang disebarkan melalui akun media sosial yang ada.
Ketua Komisi I DPRD Berau, Feri Kombong saat dikonfirmasi oleh awak media pada Selasa (11/8) Siang mengatakan, politik identitas di beberapa pemilu di Indonesia menjadi isu sentral yang digunakan pasangan calon (paslon) dalam meraih hasil positif di Pilkada.
“Hal itu seperti halnya di DKI Jakarta beberapa waktu lalu, saat pemilihan presiden (pilpres), dimana politik identitas sangat kuat menyelimuti perpolitikan di Nasional,” ucap politikus partai Gerindra tersebut.
Dirinya menilai, bila kondisi tersebut dibawa ke Bumi Batiwakkal -sebutan Berau, tentu akan menguatkan dampak negatif ketimbang positif, dimana hal itu dapat membangkitkan isu SARA.
“Kemudian, isu agama juga akan berdampak seperti halnya disana (DKI Jakarta),” lanjutnya.
Lantaran dapat menimbulkan efek yang berkepanjangan paska Pilkada, berbeda pilihan politik saat memilih Paslon merupakan hal biasa.
Namun dampaknya, biasa masih terasa di dalam keberlangsungan masyarakat.
“Kadang, perbedaan itu masih terasa paska Pilkada. Padahal idealnya, setelah pesta demokrasi usai, kita harus mendukung siapa saja yang terpilih sebagai pemenang,” ungkapnya.
Dan ikhlas alias legowo menerima paslon tersebut, lanjutnya.
Menurutnya, isu politik identitas biasa ditunggangi oleh oknum-oknum tertentu.
“Dan inilah yang kita khawatirkan, artinya, jangan sampai Pilkada mendatang bakal memecah belah, bahkan mempertajam perbedaan diantara kita semua,” terangnya.
Namun demikian, dinilai olehnya, isu SARA sendiri tidak begitu menguat di Bumi Batiwakkal.
Sebab, dengan keberagaman suku, ras dan lainnya, masyarakat Bumi Batiwakkal dapat menerima perbedaan yang ada.
“Sehingga tidak ada perbedaan mencolok yang dapat dijadikan isu,” ungkapnya.
Dalam hal ini, dirinya meminta agar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Berau, memberi edukasi pada masyarakat. Hal ini sesuai dengan kewenangannya, yakni memberi pemahaman pada masyarakat agar menjadi pemilih yang cerdas.
“Saya rasa itu cukup penting, agar dalam prakteknya ke depan, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan,” tegasnya.
Dan tentunya hal ini agar masyarakat dapat memilah informasi, khususnya yang berhubungan dengan politik identitas.
Serta, program yang dijalankan dapat melalui imbauan ke media sosial, cetak, massa atau lainnya.
Sebab, adanya pandemi global, tentu tidak bisa mengumpulkan massa dalam kuantitas banyak.
Sehingga terakhir, dirinya berharap agar masyarakat Bumi Batiwakkal menjadi pemilih yang cerdas dan enggan ditunggangi oleh isu politik yang berbau SARA.
“Dan tentunya pesta demokrasi di tingkat daerah dapat berjalan lancar, serta masyarakat dapat memilih pemimpin sesuai dengan visi misinya, kompeten, dan mampu membawa perubahan baik bagi masyarakat Bumi Batiwakkal kedepan,” tupnya. (*/sgp).
