TANJUNG SELOR – Saat menjamu Panglima Kodam (Pangdam) VI/Mulawarman Mayhen TNI Heri Wiranto di Tanjung Selor, Bulungan baru-baru ini, ada beberapa hal yang disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie. Salah satunya isu penempatan pasukan TNI ke kawasan perbatasan seperti Kalimantan Utara (Kaltara).
Gubernur mengatakan, suatu kehormatan bagi masyarakat Kaltara, lantaran dua hari berkantor, Pangdam langsung memutuskan untuk mengawali kunjungan kerjanya ke Kaltara. Bukan ke Kalimantan Timur (Kaltim), bukan pula ke Kalimantan Selatan (Kalsel).
Gubernur mengatakan, Pangdam juga akan segera mengkomunikasikan ke Kementerian Pertahanan (Kemenhan) perihal konsep penguatan ekonomi dan pertahanan yang sempat diusulkan ke pemerintah. Yaitu, mendorong 300 ribu hektare kawasan hutan yang sudah rusak menjadi Area Penggunaan Lain (APL). “Konsep ini muncul akhir Desember 2019, ketika saya mendampingi Pak Presiden Joko Widodo terbang naik helikopter ke Krayan. Pak Presiden bilang, kok banyak hutan rusak? Saya sampaikan kepada Pak Presiden bahwa areal hutan yang rusak itu, kita usul jadi APL supaya bisa memacu peningkatan ekonomi dan pertahanan kita. Konsepnya saya jelaskan,” ujar Gubernur.
“Presiden bilang, coba ke Menhut (Menteri Kehutanan, Red.). Akhirnya saya ketemu dengan Dirjennya. Dan saat ini konsep kita itu berproses. Kita juga harus sediakan miliaran dana, Amdal, dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis,” imbuhnya.
Hubungannya dengan penguatan pertahanan negara, adalah sempat ada pembicaraan serius pada sidang kabinet Presiden Joko Widodo sebelumnya, yaitu pergeseran personel TNI dan alat utama sistem senjata (Alutsista) dari Pulau Jawa ke perbatasan. Akan tetapi rencana ini terhenti akibat pandemi Covid-19 dan kendala teknis lainnya. “Mudah-mudahan pasca pandemi ini dapat kembali dilanjutkan,” ucap Irianto.
Sebagai bentuk penguatan lainnya, Gubernur mengakui telah mendorong pemerintah pusat untuk membangun ruas jalan Malinau-Krayan. Dan dalam dua tahun ini pembangunannya terus digenjot. Begitu juga dengan pengembangan lapangan terbang dan bandara di daerah-daerah perbatasan Kaltara. “Pada intinya, Pemprov Kaltara siap membangun sinergi dengan Kodam VI/Mulawarman baik dari sisi ekonomi, pertahanan, serta penguatan perdagangan lintas batas,” urai Gubernur.
Terkait usulan perubahan itu, kata Gubernur, saat ini sedang berproses di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI. Luasan usulan penambahan APL tersebut mencapai 572.584 hektare atau sekitar 7,5 persen. “Banyak kawasan hutan di Kaltara yang kondisinya idle. Artinya, sudah tidak produktif, tetapi tidak bisa difungsikan apa-apa karena statusnya masih merupakan kawasan hutan,” jelas Irianto.
Dari 572.584 hektare, termasuk didalamnya kawasan pertahanan negara serta kawasan penunjang ketahanan pangan nasional. Atas pertimbangan itu, Gubernur menginstruksikan Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltara membuat surat usulan lahan yang berstatus kawasan hutan ini dialih fungsi untuk menjadi APL. “Kalau itu bisa digunakan untuk membangun komoditas pangan maka Kaltara akan menjadi salah satu pusat pangan baru,” ulas Irianto.
Selain pertanian dan pertahanan keamanan (Hankam), usulan ini juga untuk mendukung investasi di Kaltara. Utamanya pada areal yang telah menjadi prioritas dan proyek strategis nasional. Seperti Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dan juga Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor sesuai visi mandiri pangan dan mandiri energi. “Usulan ini juga mengakomodir untuk kebutuhan irigasi, pemukiman, tambak, hankam dan lainnya,” tuturnya.
Usulan perubahan pemanfaatan lahan ini, juga akan diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) dan (RTRWK) se-Kaltara. Diuraikan Irianto, adapun salah satu syarat mengubah kawasan hutan menjadi APL adalah memperoleh data citra satelit resolusi tinggi dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Karena itu, Gubernur menginstruksikan kepala Dishut Kaltara agar menindaklanjutinya. Pasalnya, beberapa waktu lalu, Pemprov Kaltara melalui instansi tersebut telah menggelar pertemuan dengan LAPAN guna memperoleh data citra satelit. “Saya minta ini di-follow up agar kita perubahan itu dapat direspons cepat oleh KLHK,” tuntas Irianto.
Seperti diketahui, data citra merupakan syarat peruntukan perubahan kawasan hutan. Selain itu juga dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang aplikasi. Meliputi, bidang pertahanan dan keamanan nasional, transportasi udara dan laut, pertambangan, infrastruktur, pemetaan, pengelolaan bencana, pertanian, kehutanan dan pemantauan lingkungan, rekayasa, konstruksi, dan deteksi perubahan lahan.
Sementara itu, Kepala Dishut Kaltara Syarifuddin menyebutkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Pusat Pemanfaatan Penginderaan Jauh dan Pusat Data dan Teknologi Penginderaan Jauh LAPAN pada Kamis (13/8) lalu di Jakarta. “Ini untuk memperoleh data citra satelit resolusi tinggi karena sangat dibutuhkan dalam rangka penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk review RTRW) Kaltara, dalam hal perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan,” jelasnya. Penyusunan KLHS sendiri, adalah amanat dari UU No. 32/2009 dan PP No. 46/2016.
Diungkapnya, data ini merupakan salah satu data penting sebagai dasar kajian perubahan peruntukan kawasan hutan yang diusulkan Gubernur Kaltara ke KLHK, beberapa waktu lalu. “Dari hasil koordinasi itu, selain mendapatkan data citra satelit resolusi tinggi, kedepannya juga akan dilakukan tindak lanjuti kerjasama dengan LAPAN dalam bentuk penyiapan data-data citra kemudian pelatihan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia,” jelasnya.
Selain LAPAN, Dishut Kaltara juga berkoordinasi dengan Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian (BBSDLP). Disini, didapatkan data peta tanah terbaru untuk wilayah Kaltara. “Peta ini berfungsi memetakan lahan pertanian dan dan kesesuaian tanah. Artinya, dari peta tanah ini nantinya dapat menentukan secara umum kesesuaian lahan dan kesuburan tanah dengan jenis tanaman yang cocok untuk tumbuh di lahan tersebut,” urainya. Dengan kata lain, peta ini mendukung persiapan Kaltara sebagai penopang ketersediaan pangan untuk ibukota negara baru nantinya.(humas)
