TARAKAN – Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak 2020, khususnya di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tinggal menghitung hari. Agar pelaksanaannya, lancar dan sukses serta aman dari Covid-19, maka Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Teguh Setyabudi memberikan sejumlah arahan untuk penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) dan komponen pendukung lainnya, termasuk aparatur sipil negara (ASN) juga masyarakat pemilih di Kaltara.
Arahan pertama, terkait perlawanan terhadap pandemi. Ini menjadi atensi terbesar Teguh. “Pilkada harus menjadi momen untuk memerangi pandemi ini. Setiap arahan Presiden maupun menteri terkait hal ini, harus dipahami dan dilaksanakan. Tak hanya 3 M (Mencuci tangan-Menjaga jarak-Memakai masker), tapi juga 3 T (Testing-Tracing-Treatment),” kata Teguh saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Desk Pilkada Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 di Swisbel-Hotel Tarakan, Selasa (17/11) sore.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara sendiri, diyakinkan Teguh telah bersungguh diri untuk mematangkan persiapan pelaksanaan pilkada kali ini. “Peran pemerintah, dalam hal ini Pemprov Kaltara adalah menjamin ketersediaan anggaran. Menjaga stabilitas politik dan keamanan, menjaga netralitas ASN dan memberikan DP4 (Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan) kepada KPU (Komisi Pemilihan Umum),” jelasnya.
Soal anggaran, Teguh menilai bahwa Pemprov Kaltara merupakan salah satu provinsi yang terbaik dalam merealisasikan komitmen penyaluran hibah dana pelaksanaan pilkada. “Untuk KPU, Bawaslu juga keamanan, saat ini realisasinya sudah 100 persen untuk penyaluran hibahnya,” urainya. Adapun hibah anggaran itu, untuk KPU Kaltara Rp 103,2 miliar; Bawaslu Rp 20 miliar, dan pengamanan (Polda Rp 14 miliar, dan TNI Rp 2 miliar).
Saat ini, Pemprov bersama seluruh komponen pelaksanaan pilkada terus memantau setiap tahapan yang berlangsung. Salah satunya tahapan kampanye. “Pemprov selalu berkoordinasi dengan penyelenggaran dan aparat keamanan untuk melaksanakan pemantauan pelaksanaan kampanye ini. Juga melakukan deteksi dan pencegahan dini,” urainya.
Dan, diakui Teguh hingga saat ini, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kaltara dalam keadaan kondusif. “TNI dan Polri, saya yakin akan konsisten memantau kamtibmas hingga pilkada dilaksanakan nanti. Dan, saya berharap kejadian 2015 jangan sampai terulang,” jelasnya. Adapun dukungan personel keamanan pada Pilkada Serentak 2020 di Kaltara, dari Polri 2.558 orang, TNI 1.260 orang, Satpol PP 1.230 orang, Linmas 2.203 orang dan Damkar 723 orang.
Teguh juga menginginkan agar stabilitas politik dan keamanan di Kaltara tetap stabil. Kepada Bawaslu Kaltara, ia juga berharap agar terus professional dan konsisten menjalankan tugasnya. “Sebagai Pjs, saya selalu menekankan netralitas ASN. Hal ini menjadi sorotan banyak pihak, dan tentunya Bawaslu akan memainkan peran penting dalam pengawasannya. Jika ada yang tidak netral, silakan tindak sesuai kewenangan,” paparnya.
Sekaitan dengan pengawasan, Teguh juga meminta Tim Desk Pilkada Kaltara untuk mampu menjalankan tugas dengan baik. “Desk Pilkada harus terus melakukan pemantauan pelaksanaan pilkada di daerah, menginventarisir dan mengantisipasi permasalahan, memberikan saran untuk penyelesaian permasalahan pilkada, serta melaporkan informasi kepada pemerintah mengenai pelaksanaan pilkada,” ulasnya.
Ditegaskan Teguh, Pilkada Serentak 2020 di Kaltara harus mampu menjadi pilkada berintegritas. “Pilkada berintegritas itu, regulasinya jelas, peserta pemilunya kompeten, birokrasinya netral, dan penyelenggara pemilu berintegritas,” ucapnya.
Dari seluruh evaluasi yang ada, Teguh juga memaparkan sejumlah tantangan dalam Pilkada Serentak 2020 di Kaltara. Yakni, netralitas, profesionalisme dan integritas penyelenggara pemilu. Lalu, maraknya ujaran kebencian dan hoax, menguatnya politik identitas dan fanatisme kelompok pendukung yang sangat tinggi. Permasalahan lainnya, adalah logistik pilkada. Dipastikan Teguh, pekerjaan ini tak hanya menjadi tanggung jawab KPU semata. Namun harus didukung oleh komponen lainnya, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di Pemprov Kaltara.
KOMITMEN KAWAL PILKADA
Pada kesempatan membuka Rapat kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Hotel Royal Tarakan, Rabu (18/11) pagi, Teguh juga memastikan bahwa Pemprov Kaltara bersungguh-sungguh mengawal kesuksesan Pilkada Serentak 2020. Ini dibuktikan dengan berbagai kegiatan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tahapan yang ada. “Dalam dua hari ini, terus dibahas dan dikaji tentang Pilkada Serentak 2020 di Kaltara. Sebelumnya bersama jajaran TNI/Polri juga telah dilaksanakan apel siaga bencana dan kesiapsiagaan Pilkada Serentak 2020. Ini semata-mata karena komitmen untuk mengawal PIlkada Serentak 2020 di Kaltara agar sukses, aman, lancar, bermartabat, berintegritas dan bebas Covid-19,” katanya.
Teguh juga menekankan, pengawalan kesuksesan pilkada akan dilaksanakan tak hanya pada saat kampanye, tapi juga pada saat masa tenang, pemungutan suara, rekapitulasi dan penetapan pasangan calon terpilih lalu pelantikan. “Apabila setelah dilantik pasangan terpilih nanti, benar-benar tak ada masalah maka pilkada dinyatakan aman, terkendali juga kondusif. Dan, ini butuh kerja keras kita semua,” ucapnya.
Harapan lainnya, pada debat publik ketiga nanti, baik untuk Pilgub maupun Pilbup betul-betul menjadi ajang adu gagasan dna program. “Bukan menjadi ajang untuk melakukan serangan yamg bersifat pribadi,” tuturnya.
Tak lupa, Teguh juga menekankan bahwa Pilkada 2020 adalah pilkada yang pertama kali digelar dalam suasana pandemi. Kesuksesannya juga ditentukan dari aman atau tidaknya dari Covid-19. “Jangan sampai muncul klaster baru, dan seharusnya menjadi momen terhadap perlawanan dan pemberantasan pandemi. Pilkada ini juga diharapkan menjadi momen kebangkitan ekonomi,” tutupnya. Sebagai informasi, kegiatan ini digelar Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kaltara dan dihadiri oleh BINDA Kaltara, Kepala Satpol PP Kaltara dan lainnya.(humas)
