TANJUNG SELOR, LENSAKU.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara, Albertus Stefanus Marianus Baya mengatakan, infrastruktur jalan yang menghubungkan Desa Long Leju ke Kecamatan Tanjung Palas harus segera dibangun.
Secara umum, dia menilai bahwa persoalan infrastruktur juga masih menjadi tugas besar di daerah pedalaman. Salah satunya di wilayah hulu Kabupaten Bulungan tersebut.
Prioritas terhadap pembangunan infrastruktur jalan yang dimaksud juga berkaitan dengan rencana pemindahan Ibukota Kabupaten Bulungan ke Kecamatan Tanjung Palas.
“Dari Desa Long Leju ke Tanjung Palas yang notabene calon Ibukota baru Kabupaten Bulungan, maka akses jalan di bagian kiri atau kanan diprioritaskan,” kata Albertus pada pekan ini.
Menurutnya, akses jalan yang tidak terbuka menjadi salah satu faktor penghambat kemajuan wilayah hulu Bulungan. Belum lagi masyarakat yang harus merogoh kocek besar ketika hendak menuju wilayah perkotaan.
“Selama ini masalahya masih tidak terselesaikan, masyarakat di Long Leju dan wilayah hulu terbebani biaya tinggi untuk transportasi, mana ada yang sanggup harga Rp300 ribu lebih untuk transportasi. Kalau ada jalan terbuka, tentu biaya operasional lebih terjangkau,” jelasnya.
Dia memaparkan, ada lima usulan prioritas pembangunan lain di wilayah hulu Bulungan yang diminta dapat direalisasikan pemerintah pada tahun depan. Selain pembangunan jalan Tanjung Palas – Long Leju, ada pembangunan jalan Seberang Long Bia – Long Yin, pembangunan Jalan Long Buang – Long Pelban, pembangunan Jembatan Sungai Nyelung dan Penimbunan di seberang hilir Jembatan Mara 1.
“Berdasarkan hasil RDP belum lama ini, masyarakat di sepanjang Sungai Kayan salah satunya sangat memerlukan perhatian pembangunan,” paparnya.
Secara umum, DPRD Kaltara menyambut baik apa yang diaspirasikan masyarakat hulu Sungai Kayan tersebut.
“Usulan mereka memang representasi kebutuhan masyarakat yang berulang-ulang sudah disampaikan, mereka sebenarnya sudah capek memperjuangkannya, tapi tidak pernah menyerah,” kata Albertus.
Persoalan yang menjadi kebutuhan masyarakat diakui sudah pernah masuk dalam pokok pikiran legislatif dari tahun 2017. Namun sampai saat ini belum direalisasikan pihak eksekutif.
“Saya sangat berharap ini dijadikan PR kita bersama, kita sama-sama memikirkan dan segera mengimplementasikan, wilayah hulu kan daerah kita juga yang butuh aksesibilitas,” ujarnya. (advertorial)
