DPRD, KALTARA, LENSAKU – Persoalan kelanggkaan BBM di Ibukota Provinsi Kaltara, khususnya di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan hingga saat ini masih menjadi masalah. Antrian kendaraan sering kali terlihat hampir disemua SPBU yang ada di Tanjung Selor.
Wakil Ketua II DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Muddain mengungkapkan, pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kabupaten Bulungan. Utamanya di ibukota provinsi, Tanjung Selor, perlu mendapat intervensi yang lebih tegas di tahun depan.
Hal ini menyusul masih ditemukannya antrian mengular yang dinilai menyusahkan masyarakat.
“Kami sudah pernah bertanya dengan pihak Pertamina regional, dikatakan alokasi kebutuhan bahan bakar untuk seluruh transportasi sudah mencukupi, tapi kenyataannya, kita begitu sedih sering melihat antrean panjang,” kata Muddain, pada pekan ini.
Antrian yang panjang diibaratkan sebagai benang kusut yang tidak kunjung terurai. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, masih saja ditemui kejadian yang berulang. Hal ini dipahami sangat merugikan masyarakat dan pelaku usaha kecil.
“Kasihan supir – supir beneran yang antri, masyarakat juga jadi korban, ini harus benar benar kita sikapi lebih baik lagi,” beber politisi yang juga sekretaris DPD Partai Demokrat Kaltara itu.
Secara umum, Kaltara disebut sebagai daerah penghasil migas. Oleh karena itu, Muddain kerap mengingatkan BPH Migas dan Pertamina tentang alokasi kuota BBM yang memadai.
“Kaktara ini daerah penghasil migas, jadi jangan sampai justru kuota untuk masyarakatnya tidak mencukupi,” jelasnya.
Berkenaan dengan faktor lain yang menyebabkan antrian dan potensi permasalahan lain, Muddain mendesak sejumlah pihak terkait mencari solusinya segera.
“Kita akan koordinasi lagi ke Pertamina, ke Polda, ke Disperindagkop, Biro Ekonomi dan stakeholder terkait, untuk mencari solusi, karena masyarakat kita jangan dibuat sengsara,” pungkasnya. (adv/rdk2)
