DPRD, KALTARA, LENSAKU – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara), Achmad Djufrie mengatakan, Pemerintah Provinsi di harapkan mampu menyelaraskan program pemerintah pusat di daerahnya.
Terutama program prioritas Presiden RI, Prabowo Subianto yakni program Makan Bergizi Gratis (MBG), peran pemerintah provinsi sampai tingkat kabupaten sangat penting untuk sukseskan program yang sudah dicanangkan pemerintah pusat.
“Kami berharap dari pemerintah daerah harus ada pendampingan anggaran untuk mendukung suksesi MBG”, jelas Achmad Djufrie yang merupakan Politisi dari Partai Gerindra.
Untuk diketahui, berdasarkan uji coba pelaksanaan MBG di Kaltara, itu ada beberapa hal yang menjadi catatan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, salah satunya yang berkaitan dengan anggaran.
Dalam hal ini, secara nasional ditetapkan tiap porsi MBG itu dibandrol Rp 15 ribu, sedangkan seperti di Kabupaten Malinau itu dari hasil uji coba yang dilakukan sebesar Rp 25 ribu per porsi dan di Kota Tarakan Rp 20 ribu per porsi.
“Dalam pelaksanaannya nanti, semua pihak bisa melakukan pengawasan, kami sebagai anggota DPRD juga akan melakukan pengawasan secara ketat di sini, yaitu mulai dari sisi proses perencanaan, teknis pelaksanaannya, hingga penganggaran”, tegasnya. (adv/rdk)
