DPRD, KALTARA, LENSAKU – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Daerah pemilihan (Dapil) Nunukan, Muhammad Nasir melakukan reses di lima titik lokasi di Pulau Nunukan dan Sebatik.
Nasir mengatakan, reses masa persidangan 1 tahun anggaran 2024 ini merupakan kegiatan anggota DPRD untuk menyerap dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat di masing-masing wilayah Dapilnya.
“Saya Dapil Nunukan, jadi saya melaksanakan reses di 5 lokasi yakni di Pulau Nunukan dan Pulau Sebatik. Itu mulai dilaksanakan sejak tanggal 14 November dan Alhamdulillah sudah selesai,” kata legeslator asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pekan lalu.
Dalam reses yang dilaksanakan tersebut, sejumlah aspirasi disampaikan oleh masyarakat. Di mana sebagian besar mengeluhkan terkait harga rumput laut yang anjlok, sehingga meminta Dewan Kaltara agar dapat memperjuangkan hal ini sehingga harga rumput laut bisa stabil.
Para pembudidaya juga mengeluhkan terkait bantuan-bantuan dari pemerintah Kabupaten maupun Provinsi Kaltara yang tidak tepat sasaran serta tidak merata.
“Masyarakat meminta kita untuk menindaklanjuti keluhan mereka ini agar ke depannya mereka bisa mendapatkan bantuan secara merata, jadi tidak hanya kelompok tertentu yang mendapatkan tapi semuanya harus terakomodir,” ungkapnya.
Selain itu, lanjut Nasir, masyarakat juga menyampaikan keluhan terkait terkait fasilitas kesehatan, infrastruktur jalan yang ada di Pulau Sebatik yang kurang memadai, serta masih kurangnya lapangan pekerjaan di Kabupaten Nunukan.
“Semuanya disebabkan oleh harga rumput laut, jadi imbasnya kepada lapangan pekerjaan. Karena banyak masyarakat kita yang dulu bergantung pada rumput laut, namun setelah harga anjlok banyak yang tidak memiliki pekerjaan lagi. Makanya mereka juga berharap pemerintah bisa membuka lapangan pekerjaan,” kata Nasir.
Ia mengatakan, sebagai perwakilan masyarakat yang telah dipercaya oleh masyarakat Kabupaten Nunukan, dirinya akan memperjuangkan segala aspirasi masyarakat tersebut kepada pemerintah Kabupaten maupun Pemerintah Provinsi Kaltara.
“Pada prinsipnya, kita siap mengadvokasi segala aspirasi masyarakat kita. Apa yang menjadi keluhan dan usulan mereka akan kita koordinasikan baik dengan pemerintah daerah, provinsi hingga ke pusat. Tentunya kita akan mencoba mencari peluang untuk bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat kita,” imbuh Nasir. (adv/rdk2)
