• Minggu, 8 Desember 2024

Ketua DPRD Tegaskan, Legislatif Prioritaskan Produk Hukum yang Pro Masyarakat

DPRD, KALTARA, LENSAKU – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Utara (Kaltara) Achmad Djufrie menegaskan, lembaga legislatif memprioritaskan  produk hukum yang pro dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat.

“Legislatif atau DPRD Kaltara  berkomitmen untuk membuat produk hukum yang pro kepada rakyat,” tegas Achmad Djufrie, Jumat (28/11/2024)

“Sehingga akan memperkuat peran dan fungsi pemerintah Serta memberikan jaminan yang mengatur pengalokasian anggaran serta program kegiatan untuk kepentingan masyarakat,” lanjutnya.

Achmad Djufrie mengungkapkan, produk hukum yang pro rakyat sangat penting untuk menjaga efektivitas kinerja DPRD dan pemerintah daerah Provinsi Kaltaram

Hadirnya produk hukum seperti Peraturan Daerah (Perda) yang memberikan banyak manfaat untuk masyarakat dan daerah, menjadi suatu hal yang wajib diupayakan.

“Produk hukum seperti Perda ini akan dilegislasi oleh DPRD melalui Bapemperda (Badan Pembentukan Peraturan Daerah). Yang juga punya komitmen untuk memprioritaskan kepentingan masyarakat,” ungkapnya.

Selain itu, pihaknya akan mengawal setiap produk hukum yang diusulkan eksekutif agar berkualitas dan memenuhi serta mengatur seluruh aspek penting terkait apa yang menjadi kebutuhan masyarakat.

“Kita semua tidak menginginkan perda yang dibuat justru tidak menyentuh langsung kehidupan masyarakat,” ujar Djufrie legislator Partai Gerindra asal Daerah Pemilihan Bulungan-Tana Tidung ini.

Sebagaimana diketahui, pada awal tahun ini terdapat 24 Raperda yang disetujui untuk dibahas menjadi perda oleh Pemprov dan DPRD Kaltara. Dari jumlah tersebut, 18 di antaranya berasal dari usulan Pemprov Kaltara. Sementara 6 sisanya berasal dari inisiatif DPRD Kaltara.

“Produk hukum juga harus berkualitas, jadi benar benar memiliki standing point yang bagus sehingga tidak ada celah untuk tidak dijalankan Perda itu,” tutupnya.(adv/rdk2)

Read Previous

Anggota DPRD Kaltara Apresiasi Kebijakan Presiden, Penghapusan Piutang Macet bagi UMKM

Read Next

Bahas PBI, Komisi IV DPRD Gelar Pertemuan Bersama BPJS Kesehatan dan Dinkes Kaltara

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular

error: Konten dikunci!