TANJUNG SELOR, LENSAKU.ID – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara, Albertus Stefanus Marianus Baya, mengajak seluruh pihak eksekutif dan legislatif untuk kembali mengingat dan memaknai dasar terbentuknya daerah otonom ini pada tahun 2012.
“Saya mengutip pernyataan Professor Zuhro, salah satu Peneliti Senior BRIN yang pernah datang ke Kaltara. Beliau sampaikan ke kami pimpinan DPRD dan gubernur bahwa kami harus sadar jika lahirnya Kaltara itu representasi keinginan pemerintah pusat dalam rangka pendekatan menyelesaikan masalah perbatasan,” kata Albertus pada pekan ini.
Dia tidak memungkiri jika pembangunan wilayah perbatasan sudah menjadi program prioritas Pemprov Kaltara. Namun kebijakan tersebut belum didukung kondisi postur pendapatan yang memadai.
“Persoalan ini yang perlu dicarikan solusi bersama, karena sudah terlalu lama, terlalu lelah masyarakat perbatasan menunggu seperti ini,” paparnya.
Albertus menilai masalah perbatasan perlu diuraikan lebih baik oleh Pemprov Kaltara melalui Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD). Pemprov pun dinilai jika diperlukan bisa membentuk badan khusus untuk menyusun perencanaan dan perancangan terobosan yang bisa langsung membuat pemerintah pusat memberi persetujuan.
“Tidak mungkin lagi kalau kita setengah-setengah seperti selama ini,” jelasnya.
Dia menjelaskan, banyak permasalahan pembangunan di perbatasan yang terganjal kapasitas fiskal pemerintah daerah.
“Contoh Krayan dengan persoalan infrastruktur jalan, kalau proses normatif saja melalui APBD murni dan perubahan, tentu tidak bisa jalan optimal,” ujarnya.
OPD terkait didesa untuk mencari jalan untuk mengakselerasi pembangunan di sana. Pemerintah dinilai sudah saatnya hadir dan langsung memberi jawaban atas kebutuhan masyarakat.
“Persoalan di sana harus tanggap darurat statusnya, sehingga ada telaahan telaahan dari dinas tertentu untuk menindaklanjuti segera, jangan berulang ulang terkendala ini dan itu,” kata Albertus.
Persoalan infrastruktur juga masih menjadi tugas besar di daerah pedalaman. Salah satunya di wilayah hulu Kabupaten Bulungan.
“Dari Desa Long Leju ke Tanjung Palas yang notabene calon Ibukota baru Kabupaten Bulungan, maka akses jalan di bagian kiri atau kanan diprioritaskan,” jelas Albertus.
“Karena selama ini masalahya masih tidak terselesaikan, masyarakat terbebani biaya tinggi untuk transportasi, mana ada yang sanggup harga Rp300 ribu an untuk transportasi. Kalau ada jalan terbuka, tentu biaya operasional lebih terjangkau,” pungkasnya. (advertorial)
