DPRD, KALTARA, LENSAKU – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dari Partai Golkar Hj Siti Laela, menekankan kepada pemerintah daerah untuk lebih memperhatikan kesejahteraan perempuan.
Kesejahteraan perempuan, kata dia, akan melindungi mereka dari ancaman yang rawan dialami kelompok rentan.
Kemampuan ekonomi dan kapasitas yang mumpuni sebagai indikator kesejahteraan, bisa menjadi modal mereka untuk hidup mandiri tanpa bergantung dengan orang lain.
Siti Laela mengungkapkan, sejauh ini kasus kekerasan dan pelecehan yang dialami perempuan, salah satu pemicunya adalah faktor perekonomian. Baik karena tuntutan pekerjaan penuh risiko sampai kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).
“Pemerintah sudah harus lebih memperhatikan cara meningkatkan kesejahteraan perempuan, baik yang belum atau sudah berumah tangga. Bukti nyata perhatian tentu dengan program kegiatan yang bersifat tepat sasaran dan tepat guna,” ujarnya.
Pemerintah dinilai punya instrumen yang lengkap untuk mewujudkan kesejahteraan kaum perempuan. Persoalan pendataan bisa ditangani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dan Dinas Sosial (Dinsos).
Pendataan dimaksud untuk memetakan kondisi jumlah dan sebaran penduduk perempuan di daerah. Pemetaan kondisi nantinya bisa mengklasifikasikan tingkat kerentanan yang dialami.
“Pendataan dan pemetaan yang valid jadi langkah awal, baru selanjutnya penyesuaian program dan kegiatan yang bisa diberikan untuk memberdayakan mereka. Ini juga bisa melibatkan banyak OPD di pemerintah, bisa juga meminta dukungan ke pemerintah pusat,” paparnya.
Pemberdayaan perempuan nantinya bisa menghasilkan output sebagai tenaga kerja terampil atau wirausaha. Kedua pekerjaan itu selanjutnya harus dikawal untuk bisa berkelanjutan. Kehidupan mereka harus benar – benar dipantau setelah mendapat pembekalan atau pelatihan.
“Dalam waktu dekat ini, saya akan coba petakan mengenai hal tersebut dalam susunan program dan kegiatan OPD. Tentu kita berharap agar semuanya sudah benar – benar optimal, siap untuk dijalankan,” imbuhnya. (adv/rdk2)
