TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui APBD 2020 mengalokasikan anggaran senilai Rp 16 Miliar (M) untuk pengamanan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Dengan rincian Rp 14 M untuk Kepolisian Daerah (Polda) dan Rp 2 M dialokasikan kepada TNI (Tentara Nasional Indonesia).
Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pengamanan Pilkada antara Gubernur Dr H Irianto Lambrie dan Kapolda Kaltara Irjend Pol Indrajit dilakukan di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (10/6).
Gubernur mengungkapkan, sebelum dilakukan penandatanganan NPHD anggaran yang dialokasikan untuk pengamanan Pilkada tersebut, telah dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan juga pihak-pihak terkaitnya.
“Alhamdulillah, hari ini kita lakukan penandatanganan NPHD bersama Pak Kapolda. Untuk alokasi yang kepada TNI nanti kita jadwalkan kemudian. Nilainya semua Rp 16 miliar. Ke Polri Rp 14 miliar dan Rp 2 miliar untuk TNI,” kata Gubernur. Disebutkan, untuk pencairan dana ini dilakukan paling lambat 14 hari setelah dilakukannya penandatanganan NPHD.
Irianto meyakini, besaran alokasi anggaran pengamanan tersebut mencukupi. Karena sebelumnya juga telah melalui penghitungan yang cermat, dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran, serta kondisi di lapangan. “Kalau hitungan kita insya Allah mencukupi. Apalagi sesuai arahan langsung Bapak Presiden, juga oleh Mendagri, agar kita melakukan penghematan,” ujarnya.
Kalaupun dalam pelaksanaannya nanti ternyata tidak mencukupi dan perlu penambahan, Gubernur mengatakan masih memungkinkan dilakukan penambahan. Tentunya dengan melalui prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Harapan kita mencukupi. Bahkan kalau bisa menghemat, ada kelebihan atau sisa dan dikembalikan ke kas daerah,” imbuh Irianto.
Dalam kesempatan itu, Gubernur kembali mengajak semua pihak. Tak hanya penyelenggara, maupun apparat pengamanan untuk sama-sama mensukseskan pelaksanaan Pilkada serentak di Kaltara. “Mari kita sukseskan penyelenggaraan Pilkada di Kaltara secara gotong-royong,” tegasnya.
Sebelumnya, terkait dengan pelaksanaan Pilkada Kaltara 2020, Pemprov dalam hal ini melalui Gubernur bersama KPU Kaltara juga telah menandatangani NPHD untuk penyelenggaraan Pilkada dengan nilai anggaran kurang lebih Rp 103 miliar. Selain untuk anggaran pengawasan, dengan Bawaslu dialokasikan sebesar Rp 20 miliar lebih.(humas)
