Tanjung Redeb- Lensaku.id. Terkait gagasan Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi bantuan pada instansi pemerintah melalui program bantuan subsidi upah (SBU), mendapat respon posisi dari Dinas Pendidikan (Disdik) Berau.
Pasalnya, bantuan sebesar Rp 600 ribu selama 4 bulan tersebut, sangat dibutuhkan oleh tenaga pengajar honorer khususnya di masa pandemi Covid-19.
“Tentu kita menyambut baik program tersebut, harapannya agar segera dicairkan,” ucap Sekretaris Disdik Berau, Suprapto (27/08/20) siang.
Menurutnya, beberapa waktu dekat ini Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Berau telah menghubungi pihaknya guna dimintai jumlah guru honorer non-PNS di Bumi Batiwakkal khususnya dengan gaji di bawah Rp 5 juta.
“Iya kemarin ada pihak BPKAD minta data ke kami. Dan kami sudah serahkan semua data guru honorer di lingkup Disdik Berau ke mereka” jelasnya.
Terkait jumlah, dirinya menyebutkan sebanyak 2.330 calon penerima telah dikirim datanya baik dari pekerja tidak tetap (PTT), honorer sekolah dan kuasa pengguna anggaran (KPA).
“Rinciannya itu PTT sebanyak 1.513 orang. Guru honorer sebanyak 815 dan terakhir KBA di lingkup Disdik sebanyak 2 orang saja,” jelasnya.
Di masa yang serba tak menentu saat ini, bantuan dari pemerintah pusat dirasa menjadi solusi bagi para tenaga honorer.
Pasalnya, dengan gaji dibawah Rp 5 juta, tentu belum memenuhi kebutuhan mereka untuk kesehariannya.
Sehingga dirinya berharap, agar bantuan tersebut tidak hnya dijalankan selama 4 bulan saja, melainkan hingga berakhirnya peredaran virus Covid-19, diharapkan bantuan tersebut terus bergulir.
“Kalau bisa sih seterusnya sampai pandemi hilang. Karena adanya virus ini, Kondisi ekonomi masyarakat khususnya tenaga pengajar honorer belum benar-benar membaik,” tutupnya. (*/sgp).
