KOMISI Pembarantasan Korupsi (KPK) menyebutkan, ada 4 titik kerawanan tindak pidana korupsi (Tipikor) pada pengelolaan dana percepatanan penanganan Covid-19. Yakni, proses pengadaan barang dan jasa (PBJ), filantropi atau sumbangan pihak ketiga, penyelenggaraan bantuan sosial (Bansos),
SEJURUS dengan pertumbuhan penduduk di Kaltara, maka jumlah angkatan kerja pun meningkat. Hal ini memerlukan sejumlah upaya agar angkatan kerja itu mampu diserap pada dunia usaha dan dunia industri (DUDI) yang ada di Kaltara. Untuk
TANJUNG SELOR – Guna mencagah penyebaran corona virus disease 2019 (Covid-19) adalah dengan mengurangi gerak masyarakat untuk bepergian. Salah satu caranya, Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara) mendirikan pos terpadu penanganan Covid-19 di jalan poros Bulungan-Berau Kilometer
TANJUNG SELOR – Satu dari 4 titik rawan tindak pidana korupsi (Tipikor) dalam pengelolaan dana penanganan Covid-19, sebagaimana arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI adalah refocusing kegiatan dan realokasi anggaran. Dalam urusan ini, disebutkan Gubernur
TANJUNG SELOR – Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Atau dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan
GUBERNUR Kaltara Dr H Irianto Lambrie mewacanakan pemberlakuan rapid test secara massal di masyarakat. Hal ini bentuk respon Gubernur Kaltara atas terus bertambahnya kasus Covid-19 di tiga kabupaten dan satu kota di Kaltara. Dalam rapat
TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) akan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) tahap II kepada masyarakat miskin dan rentan miskin dampak pandemi Covid-19. Bantuan rencananya disalurkan mulai Kamis (7/5/2020) hingga Minggu pekan
