TANJUNG SELOR – Pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah telah menerbitkan edaran, tentang pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) 2020 di masa pandemi Covid-19.
Edaran ini, seperti disampaikan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie, akan diadopsi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara untuk dijalankan semua pengusaha dan karyawan dalam pemberian THR. “Minggu ini kita akan buat edaran yang mengacu pada edaran Menteri tersebut. Sejumlah arahan dalam edaran Menaker juga akan kita tindaklanjuti seperti, permintaan agar Pemprov membentuk Posko THR,” kata Gubernur, Minggu (10/5).
Ada empat poin utama dalam pelaksanaan pemberian THR tahun 2020. Pertama, memastikan perusahaan agar membayar THR kepada buruh sesuai peraturan perundang-undangan. Kedua, perusahaan yang tidak mampu membayar THR pada waktu yang ditentukan sesuai peraturan perundang-undangan, maka solusinya harus melalui proses dialog antara pengusaha dan karyawan atau buruh. “Dalam edaran itu juga diatur bahwa dialog harus dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi dengan laporan internal perusahaan yang transparan dan beritikad baik untuk mencapai sebuah kesepakatan,” ujarnya.
Dialog antara pengusaha dan karyawan dapat menyepakati tiga hal. Pertama, perusahaan yang tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan sesuai peraturan, pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap atau dicicil.
Kedua, perusahaan yang tidak mampu membayar THR sesuai waktu yang ditentukan peraturan, pembayaran THR dapat ditunda sampai waktu yang disepakati. Dialog antara pengusaha dan buruh bisa juga menyepakati soal waktu dan cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR. “Kesepakatan pembayaran THR apapun yang dihasilkan dari dialog pengusaha dan karyawannya nanti dilaporkan ke pemprov, melalui Disnakertrans,” ujarnya.
Kepala Disnakertrans Kaltara Armin Mustafa menambahkan, kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR keagamaan dan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR kepada buruh dengan besaran sesuai peraturan dan dibayarkan pada tahun 2020.
“Demi mendorong pelaksanaan pembayaran THR sebagaimana yang telah digambarkan Ibu Menteri, kita akan segera buka Posko THR dengan tetap memperhatikan standar kesehatan pencegahan Covid-19,” ujarnya.
Pandemi Covid-19 telah berdampak ke berbagai sektor. Tak terkecuali di dunia usaha. Sehingga hal ini mempengaruhi hubungan pengusaha dan karyawan dalam hal pemenuhan hak pekerja seperti upah dan THR.
Banyak pengusaha disinyalir mengalami kesulitan finansial. Bahkan tidak sedikit perusahaan yang merumahkan dan bahkan telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawannya. Sesuai edaran Menaker tersebut, bagi perusahaan yang tidak terdampak langsung, pemberian THR tetap mengacu pada peraturan yang ada.
Untuk diketahui, THR merupakan pendapatan non-upah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. THR wajib diberikan pengusaha kepada karyawan atau buruh, dibayar paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.
Pengusaha yang telat membayar THR dikenakan denda 5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar. Pengenaan denda ini tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR kepada pekerja.
Pasal 59 beleid ini juga mengatur sanksi pengusaha yang tidak membayar THR sesuai ketentuan. Sanksi dimaksud adalah sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha.
Pembayaran THR juga diatur melalui Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Dalam Permenaker ini diatur bahwa bagi buruh dengan masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan sebesar 1 bulan upah.
Buruh dengan masa kerja 1 bulan terus menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai masa kerja dengan perhitungan masa kerja dikali 1 bulan upah dibagi 12. Bisa juga THR diberikan sesuai perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau kebiasaan jika jumlahnya lebih besar daripada ketentuan.
