TANJUNG SELOR – Pemprov Kaltara tengah mengadakan 5.000 unit alat rapid tes. Alat untuk mengetahui secara cepat gejala awal Covid-19 itu dalam proses pemesanan. Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengatakan, alat rapid sebanyak itu akan digunakan untuk memeriksa gejala masyarakat yang kurang mampu secara finansial, anak sekolah atau mahasiswa yang akan berangkat kuliah ke luar daerah, keperluan berobat ke luar daerah, serta ASN yang akan bertugas di luar daerah. Beberapa kategori ini diperiksa tanpa dipungut biaya atau gratis. “Dinas Kesehatan sedang mengadakan 5.000 unit. Dan saya minta itu ditambah lagi. Minimal bisa sampai 10.000 unit. Untuk kategori itu akan digratiskan. Jika orang mampu, tidak gratis,” ujar Gubernur, Kamis (11/6).
Penggratisan rapid test bukan tanpa kriteria. Syarat rapid test gratis tengah digodok oleh instansi teknis. Wacananya, harus ber-KTP Kaltara, diwacanakan memiliki Surat Keterangan dan atau Pengantar RT. “Tetapi kita tidak ingin mempersulit secara administrasi. Kalau mendesak, ya tidak apa-apa (tanpa syarat administrasi). Kan tugas kita menolong masyarakat. Kalau APBD kita memadai dan mampu, kita upayakan rapid test lebih banyak,” tuturnya.
Jika terdapat daerah yang tergolong zona merah dan penyebarannya sangat berbahaya, kata Gubernur, akan dilakukan rapid test secara parsial. Jika hasilnya reaktif, akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan swab. “Rapid test itu hanya untuk mengetahui gejala awal. Setelah itu kita tindaklanjuti dengan tes PCR atau swab test. Rapid test itu harganya Rp 200 ribu. Makanya sebagian besar rumah sakit pemerintah membayar Rp 450 sampai Rp 900 ribu, karena alat itu harus disimpan bagus, ada alat, dan ada petugasnya. Kalau PCR itu rata-rata Rp 2 juta sampai Rp 2,5 juta satu spesimen,” tuturnya.
Gubernur menginformasikan, sebanyak 75 santri asal Tanjung Selor dan Kota Tarakan yang akan pulang ke Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor di Jawa Timur akan menjalani rapid test gratis hari Ahad (14/6) pekan ini. “Kemudian kemarin ada 70 masyarakat pedalaman dan perbatasan yang kita gratiskan rapid test. Mereka sudah balik ke kampungnya. Jadi rapid test secara gratis itu ada kriterianya, melihat beberapa indikator,” ujarnya.
Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara Andreas Baso mengemukakan, alat rapid test Pemprov Kaltara belum tersedia secara memadai. Untuk itu, penggunaan alat rapid test hanya diprioritaskan untuk kondisi yang bersifat mendesak. “Misalnya ASN yang melaksanakan dinas ke luar daerah, misalnya pada saat pembagian BLT kemarin. Ada urusan tugas ke kabupaten/kota lainnya, itu harus rapid test untuk mencegah hal yang tidak diinginkan,” sebutnya.
Untuk menambah persediaan alat rapid, Dinas Kesehatan kata Andreas telah memesan 5.000 unit. “Kita belum dapat informasi secara pasti datangnya. Kita tetap hati-hati juga untuk memastikan tingkat akurasi dan sensitifitasnya. Karena ada juga alat rapid yang abal-abal,” tutupnya.
