Tanjung Redeb- Lensaku.id. Setelah mengambil formulir penjaringan bakal calon bupati dan wakil bupati beberapa waktu lalu, Taupan Madjid, hingga kini masih menunggu Surat Keputusan (SK) dari masing-masing partai yang dia daftar.
“Kalau persiapan untuk menjadi B1 atau B2 di Berau kan sudah lama. Tapi kembali lagi status saya ini aparatur sipil negara (ASN) yang masih menjabat sebagai Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara, dan kemarin itu memang ada banyak relawan dan masyarakat yang meminta saya kembali mengabdi di Berau,” ujarnya pada Lensaku.id (21/6).
Menanggapi hal tersebut, Taupan –sapaan akrabnya- tak dapat mengelak. Sebab, permintaan mengabdi pada masyarakat menurutnya adalah amanah yang harus dikerjakan.
Bermodal segudang pengalaman selama menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Berau beberapa tahun lalu, Taupan merasa memahami betul pola pembangunan masyarakat untuk kesejahteraan Kota Sanggam –sebutan Berau.
Namun untuk melanjutkan amanah tersebut, rekomendasi secara resmi dari beberapa partai yang diharap dapat mengusung dirinya belum keluar.
“Kalau untuk saat ini semua partai yang mendelegasikan kadernya masih menunggu rekomendasi pusat. Kemarin sudah selesai tahap pendaftaran dan masing-masing partai mulai membicarakan komunikasi politik. Saya sudah tercantum di beberapa partai, nah sekarang saya kembalikan lagi pada partai tersebut,” ungkapnya.
Beberapa partai seperti DPC PDIP, DPD Golkar, dan lain-lain yang berkas pendaftaran telah diserahkan olehnya.
“Namun saat ini semua masih belum jelas,” ujarnya.
Seperti halnya DPD Golkar Berau, saat ini pihaknya memiliki dua kader yang bersiap mengikuti Pilkada 2020. Sehingga rekomendasi jelas sangat berpengaruh terhadap nama yang mendapat satu tiket diajang politik lima tahun-an tersebut.
Meski saat ini sudah ada nama-nama bakal calon bupati dan wakil bupati yang bermunculan. Ia tak merasa gugup. Sebab, Taupan yakin hal itu dapat berubah seiring strategi politik masing-masing.
“Politik sendiri bersifat dinamis dan berubah-ubah, sehingga bisa menjadi peluang untuk dapat membangun komunikasi ke semua orang,” ucapnya.
Sehingga dirinya tetap berkordinasi pada relawan yang mengetahui lebih jelas dinamika politik yang berjalan.
Sementara itu saat ditanya jalur independen, bukanlah keinginannya. Taupan enggan melakukan langkah tersebut. Sebab, tidak ada ambisi besar guna menduduki kursi pemerintahan di Bumi Batiwakkal –sebutan Kabupaten Berau- melalui jalur rumit tersebut.
“Oh endak, kalau perorangan kesannya seperti ambisi. Memang beberapa relawan mengintruksikan seperti itu, tapi tahapannya sendiri panjang sedang saya masih menjabat,” ungkapnya.
Adanya UU Nomor 4 Tahun 2014. ASN sendiri secara aturan tidak memiliki ruang pada ranah politik. Jadi, bila partai berkeinginan meminangnya, maka sesuai amanah UU tersebut besar kemungkinan dirinya akan melepas pakaian OPD yang digunakan setiap harinya.
“Namun kembali lagi, tenaga saya masih dibutuhkan di Kaltara hingga tiga tahun kedepan,” ucap Ketua KKSS Berau tersebut. (*/sgp).
