TANA TIDUNG, Lensaku – Puluhan warga yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Bundaran Bersatu (GMBB) menggelar aksi di depan Kantor DPRD Tana Tidung, aksi dilakukan sebagai bentuk protes terhadap rencana Pemerintah Tana Tidung yang akan membangun pusat pemerintahan di sekitar Bundaran HU.
Dalam aksi yang berjalan damai ini, GMBB menyanpaikan 4 poin tuntutan dihadapan sejumlah angota DPRD Tana Tidung, yang pertama mereka menanyakan hasil hearing antara DPRD Tana Tidung dengan masyarakat Seludau, Kecamatan Sesayap Hilir pada Senin, 5 April lalu.
Poin kedua, GMBB mendesak DPRD KTT agar ikut serta menolak rencana pembangunan pusat pemerintahan di sekitar Bundaran HU, Ketiga, mendesak DPRD KTT untuk segera menemui Pemkab Tana Tidung untuk membahas terkait aspirasi yang sudah disampaikan saat aksi.
Sedangkan poin keempat, anggota DPRD Tana Tidung yang tidak berpihak kepada rakyat tertindas, tidak layak menjadi wakil rakyat. Usai membacakan tuntutan, GMBB meminta anggota DPRD yang hadir untuk menandatangani berkas tuntutan yang disampaiakan saat aksi.
Salah satu koordinator aksi, Jhon menyampaikan, menurutnya protes atau penolakan warga seputaran Bundaran HU terkait rencana Pemkab KTT membangun pusat pemerintahan lantaran tidak adanya sosialisasi maupun melibatkan secara langsung masyarakat setempat.
“Kita berharap dipanggil Bupati untuk bisa membahas langsung, namun saat diundang hadir haering dengan DPRD KTT Bupati masih ada agenda lain”, Jelasnya.
Pria yang disapa Jhon ini melanjutkan, merujuk pada Undang-undang Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Pembentukan KTT, disebutkan pemerintah Tana Tidung mengambil inisiatif merencanakan pembangunan pusat pemerintahan di Jalan Alteri menuju Desa Bebatu, Sesayap Hilir, Tambahnya.
Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Tana Tidung Samoel mengungkapkan, terkait kedatangan warga Seludau yang menyampaikan aspirasinya saat itu diterima dengan baik bahkan seluruh peserta aksi dipersilahkan masuk keruangan DPRD untuk berdiskusi terkait apa yang menjadi tujuan mereka.
“Kita sambut baik dan aspirasi yang disampaikan terkait dengan penolakan rencana pembangunan pusat pemerintaha di seputaran Bundaran HU, kita sebagai wakil rakyat akan tindak lanjuti sesuai dengan ketentuan dan tupoksi DPRD”, Terang Samoel.
Usai menyampaikan Aspirasinya ke DPRD KTT, GMBB melanjutkan aksinya ke Kantor Bupati Tana Tidung, Tujuannya sama, mereka meminta Bupati untuk merespon baik keluhan masyarakat Seludau yang selama ini belum menemui titik terang terkait dengan rencana pembangunan pusat pemerintahan yang sebagian berada diatas tanah yang diklaim milik warga. (818).
