• Senin, 17 Juni 2024

Pemkab Berau Terima DIPA dan TKDD TA 2022 Dari Pemerintah Pusat

BERAU, Lensaku – Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran (TA) 2022 di Istana Negara, Jakarta, Senin (29/1).

Sedikit berbeda dengan prosesi di tahun-tahun sebelumnya, penyerahan tahun ini dilakukan secara simbolis kepada beberapa Pimpinan Kementerian/Lembaga (K/L), maupun secara virtual kepada seluruh Pimpinan K/L dan Daerah.

“Dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohim, dengan ini daftar isian pelaksanaan anggaran Dipa dan buku daftar alokasi transfer ke daerah dan Dana Desa tahun 2022,” kata Jokowi dalam penyerahan DIPA dan Buku Daftar Alokasi TKDD tahun 2022, Senin (29/11).

Dalam sambutannya, Jokowi mengingatkan semua harus tetap waspada, karena pandemi belum berakhir. “Selain varian lama di beberapa negara, telah muncul varian baru, varian omricron yang harus menambah kewaspadaan kita,” ujarnya.

Untuk menghadapi ketidakpastian tahun 2022, pemerintah Kabupaten Berau doiharapkan dapat merancang APBD Tahun 2022 yang responsif, antisipatif dan juga fleksibel. Kemudian Pemkab Berau harus selalu berinovasi dan mengantisipasi berbagai perubahan yang terjadi, dengan tetap menjaga tata kelola yang baik.

Jokowi menegaskan antisipasi dan mitigasi perlu dipersiapkan sedini mungkin. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan agar menciptakan kesinambungan.

Lanjut, Presiden Joko Widodo menyampaikan enam fokus pemerintah dalam alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 dengan fokus pertama adalah pengendalian Covid-19.

“Kita akan fokus pada enam kebijakan utama. Pertama melanjutkan pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat yang kurang mampu dan rentan,” tambah Presiden.

Ketiga, peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang unggul. Keempat melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan adaptasi teknolog dan kelima penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah.

“Keenam melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan ‘zero-based budgeting’ agar belanja lebih efisien,” ungkap Presiden.

Setelah itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa pihaknya menetapkan sejumlah asumsi ekonomi makro dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2022. Anggaran pemerintah itu tercantum dalam DIPA yang diterima seluruh pihak.

“APBN 2022 disusun dengan asumsi harga pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, inflasi 3 persen, nilai tukar rupiah 14.350 per dolar, suku bunga SBN 10 tahun 6,8 persen,” ujar Sri Mulyani

Asumsi lainnya dalam penentuan anggaran tahun depan adalah harga minyak US$63 per barrel, lifting 703.000 barrel per hari, dan lifting gas 1,36 juta barrel per hari.

Pemerintah pun menetapkan sasaran-sasaran capaian pada tahun depan, khususnya target pembangunan. Sri Mulyani mematok tingkat pengangguran akan menurun di level 5,5 persen hingga 6,3 persen, kemudian tingkat kemiskinan dapat kembali turun di bawah 9 persen. “Yaitu antara 8,5 persen hingga 9 persen,” ujar Sri Mulyani.

Dia pun menargetkan rasio gini akan membaik di 0,376 hingga 0,378. Indeks pembangunan manusia ditargetkan naik di 73,41 hingga 73,46, lalu nilai tukar petani dijaga 103 hingga 105, dan nilai tukar nelayan di 104 hingga 106.

Pemerintah menargetkan pendapatan negara pada tahun depan Rp1.846,1 triliun, terdiri dari pendapatan perpajakan Rp1.510 triliun, pendapatan negara bukan pajak (PNBP) Rp335 triliun, dan hibah Rp0,6 triliun. Adapun, belanja negara tahun depan senilai Rp2.714 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp1.944,5 triliun dan TKDD Rp769,6 triliun.

“Tahun depan kita masih mengalami defisit 4,85 persen dari PDB atau Rp868 triliun,” ujar Sri Mulyani.

Sementara itu, Bupati Berau, Sri Juniarsih menyampaikan, pada tahun 2022 TKDD yang diterima Berau mencapai Rp 1,630 triliun. Sementara, dana transfer yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Kaltim senilai Rp 209 miliar. Sehingga total pendapatan transfer untuk tahun anggaran 2022 senilai Rp 1,840 triliun.

“Pendapatan transfer ini sudah masuk dalam APBD 2022 yang telah disahkan. Ada beberapa item yang mengalami kenaikan atau penurunan. Salah satunya dana desa (DD) yang menurun menjadi Rp 87 miliar” tuturnya.

Dikatakan Bupati Berau, salah satu faktor penyebabnya adalah perubahan indeks desa membangun (IDM). Ia menambahkan ada beberapa kampung yang telah berubah menjadi kampung mandiri, maju dan berkembang.

“Kami menyambut baik juga pebyerahan DIPA dan TKD dari Pemerintah Pusat. Konsep ini perlu kita kembangkan lebih lanjut agar bisa mengembangkan lagi pertumbuhan dan kemajuan kampung di Kabupaten Berau,” pungkasnya. (Chr/Daz).

Read Previous

Lagi, Seorang Pemuda Di Tanjung Redeb Terciduk Melakukan Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu

Read Next

Desa Sepala Dalung Resmi Menjadi Desa Bersih Dari Narkoba

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Most Popular