BERAU, LENSAKU – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Berau, Madri Pani memberikan statement agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menjaga aset yang dimiliki di Kampung Gurimbang. Hal tersebut disampaikannya pada Selasa (01/03).
Madri menuturkan dirinya tidak mau berbicara tentang longsor yang terjadi di Kampung Gurimbang karena bukan hal yang disengaja, melainkan bagian dari bencana alam dan telah ditinjau oleh Sri Juniarsih selaku Bupati Berau.
“Berbicara bencana alam harusnya ada penanganan secara khusus dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau karena telah ditinjau oleh Bupati serta OPD yang lain,” Tuturnya.
Dirinya juga mengakui bahwa mulai tanggal 23 Maret tahun 2021 lalu hingga 28 Februari tahun 2022 masih terjadi longsor. Hal tersebut menjadi pengaruh terhadap aset daerah yang dimiliki Kabupaten Berau di Kampung Gurimbang tersebut.
“Dari tanggal 23 Maret tahun lalu sampai kemarin masih terjadi longsor. Terkait hal tersebut, maka yang harus kita jaga adalah aset daerah kita karena aset kita disitu mencapai angka ratusan milyar,” Paparnya.
Ia juga mengatakan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Perumda Air Minum Batiwakkal di Kampung Gurimbang itu jangan sampai terbawa arus abrasi atau longsor.
“Saya hanya minta kepastian bagaimana progres kinerjanya PUPR, agar tahun ini bisa terealisasi atau paling lambat tahun depan. Karena ini aset Daerah kita,” Kata Madri.
Dirinya juga mengakui bahwa aset intaks PDAM Kampung Gurimbang merupakan penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena sambungan pipanya telah mencapai angka 2000 lebih.
Lebih lanjut, untuk pembangunan jalan alternatif, Madri Pani menyampaikan tetap dilakukan. Tetapi turap juga perlu dibangun agar menjaga aset yang dimiliki oleh beberapa Kampung.
“Anggaran kita kan ada. Alhamdulillah perencanaannya telah dianggarkan kurang lebih sebesar 1 Milyar. Kalau sudah dianggarkan berarti tahun depan paling lambat sudah direalisasikan terkait longsor itu,” Ucapnya.
Alasan dibangunnya turap tersebut disampaikan oleh Ketua DPRD itu dikarenakan aset daerah yang merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah harus dijaga dan hal itu sebagai kepentingan mendasar untuk masyarakat.
“Kalau sampai aset tersebut rusak, maka 4 sampai 6 Kampung lumpuh karena tidak ada PDAM nya dan memiliki total aset kurang lebih sebesar 200 Milyar,” Ujar Ketua DPRD tersebut.
Sarana dan Prasana untuk air bersih dikatakan Madri telah komplit, karena telah memiliki penampungan dan pengalirnya serta memiliki index 60 Liter perdetiknya.
Terakhir, menyangkut dengan musim kemarau yang akan datang, untuk Kampung Pesayan dan Kampung Pilanjau yang dikhawatirkan oleh dirinya yakni masyarakat tidak memperoleh air bersih yang bisa diminum secara layak.
“Saya sudah menghimbau ada penampungan – penampungan di Pesayan dan Pilanjau untuk mengatasi kekurangan air bersih dengan memanfaatkan intaks yang ada di Kampung Suaran. Mudah – mudahan dari Pemerintah Daerah, Provinsi, maupun pusat agar bisa membantu masyarakat. Karena secara nasional stunting kita mencapai 38 persen. Makanya tingkat air bersih harus berjalan dengan baik karena kita sudah menggunakan dana APBD untuk hal tersebut. Artinya kita memikirkan pembangunan itu bisa berkepanjangan untuk meningkatkan PAD kita,” Tutupnya. (Dez)