Ilyas Natsir : Keduanya Harus Bersinergi Tidak Boleh Berkubu.
BERAU, LENSAKU – Dalam merealisasikan pembangunan masyarakat, perangkat kampung menjadi tumpuan utama dalam hal tersebut. Maka dari itu diperlukan sinergi terhadap setiap elemen perangkat kampung.
Dikatakan Ilyas Natsir selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Kampung, tumpuan utama adalah berkaca kepada sinergitas antara Kepala Kampung dengan Badan Permusyawaratan Kampung (BPK). Keduanya, bisa dinilai memiliki fungsi dalam merealisasikan setiap program kampung.
“Tugas dari BPK itu melakukan pengawasan, perencanaan, dan juga menyediakan wadah untuk menyampaikan aspirasi. Untuk Kakam perannya dalam mengambil kebijakan. Kedua peran yang beda itu harus saling andil tidak boleh berkubu,” ujarnya, Kamis (14/4).
Ilyas menyampaikan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terus berupaya memperkuat tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Kampung (BPK) maupun Kepala Kampung sebagai perangkat yang dapat dituntut kapasitasnya.
Dirinya juga menilai, BPK dan Kakam dituntut untuk memiliki kecakapan sebagai badan legislatif dan eksekutif di tingkat Kampung. Untuk hal itu, keduanya merupakan perpanjangan tangan dari Pemkab Berau untuk merealisasikan visi dan misi Bupati serta Wakil Bupati.
“Yang paling utama itu fungsi kontrol dan pengawasan. Karena di Berau ada banyak kampung. Kalau tidak sejalan maka programnya juga tidak akan berjalan,” tegas Ilyas.
Terkhusus BPK, sebagai wakil dari masyarakat kampung yang dipilih dan ditetapkan berdasarkan dengan wilayah, BPK memiliki fungsi untuk menyalurkan aspirasi, merencanakan anggaran, dan melakukan pengawasan kepada pemerintah kampung.
“Maka dari itu, BPK diwajibkan melakukan transparansi dalam menggunakan dana yang ada,” katanya.
Sebelum merealisasikan, Pemerintah Kabupaten terlebih dahulu melakukan konsolidasi melalui pelatihan untuk ketua dan pengurus BPK Se-Kabupaten Berau. Seperti dikatakan oleh Bupati dalam sambutannya bahwa perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban keuangan masih menjadi kelemahan bagi pemerintah kampung.
Lebih dari itu, perangkat legislatif kampung tersebut diimbau untuk dapat membahas seluruh rancangan peraturan kampung dan juga bisa menampung aspirasi masyarakat kampung. Hal diatas harus dilakukan untuk mencegah terjadinya blunder dan penyelewengan.
“Diarahkan kepada BPK dan Kepala Kampung agar dapat menjalankan seluruh prosedur serta mekanisme pengelolaan keuangan Alokasi Dana Kampung (ADK), maka penyerapannya dapat maksimal,” tuturnya.
Upaya tersebut perlu untuk dilakukan agar keuangan bersifat transparan dan jauh dari indikasi korupsi. Sehingga, dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Untuk Kepala Kampung menduduki posisi yang strategis untuk menentukan arah pembangunan kampung. Ilyas berharap, kepada setiap Kakam untuk berpatokan pada amanah dan visi misi-nya saat kampanye waktu lalu.
“Mulai sekarang harus dipikirkan secara matang untuk membangun secara bertahap untuk kepentingan bagi masyarakat,” tutupnya. (Dez)
