TANJUNG SELOR, LENSAKU – DPRD Kabupaten Bulungan telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bulungan Tahun Anggaran 2023. Pansus terdiri dari 10 Anggota DPRD.
Jabatan Ketua Pansus diisi oleh Moh. Nafis dengan Wakil Ketua, Mansyah dan Sekretaris Yohanes. Sementara, Anggota Pansus terdiri dari Nikodimus, Dwi Sugiarto, Ilhamsyah, Rozana Bin Serang, Tasa Gung, Sunaryo dan Imam Bukori.
Ketua DPRD Kabupaten Bulungan, Kilat A.Md nejelaskan, kesepakatan mengenai pembentukan pansus akan dilanjutkan dengan pembahasan agenda kerja ke depan. Kinerja pansus salah satunya mengacu terhadap rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
“Setelah terbentuk, Pansus akan diberi waktu untuk menjalankan tugasnya dengan berdasarkan dokumen LKPJ yang sudah diserahkan pemerintah, pemenuhan rekomendasi dari BPK juga akan dicek,” kata Kilat (23/4).
Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Bulungan, H. Hamka, menilai DPRD memang perlu membentuk pansus untuk menindaklanjuti LKPj yang sudah diserahkan Bupati Bulungan beberapa waktu kemarin.
“Pansus penting untuk dibentuk, saya menginginkan pansus bahkan sudah mulai memanggil OPD terkait untuk meminta keterangan terhadap pelaksanaan kegiatan di tahun 2023,” jelas Hamka.
Ketua Pansus LKPJ Tahun 2023, Moh. Nafis menjelaskan, tugas Pansus LKPJ antara lain meneliti, mengkaji dan membahas dokumen LKPJ yang sudah diserahkan kepada daerah; melakukan monitoring dan peninjauan kegiatan; melakukan koordinasi dan/atau konsultasi kepada kelompok kerja penyusunan LKPJ dan/atau perangkat daerah terkait; menyimpulkan serta melaporkan secara tertulis hasil kerja kepada Pimpinan DPRD sebagai bahan rekomendasi pihak legislatif.
“Tugas pansus secara umum seperti itu, dimulai dengan mempelajari dokumen, meminta keterangan dari OPD, menggali informasi soal pekerjaan yang belum selesai beserta kendala dan solusinya. Kalau perlu sidak, kita akan sidak ke lapangan,” pungkasnya. (rdk/agp/adv)
