Tanjung Redeb- Lensaku.id. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), FPPP dan beberapa OKP lainnya menggelar aksi di depan kantor Perumda Batiwakkal, Berau, Jalan Raja Alam pada Jumat (17/7).
Seperti biasa, mahasiswa berorasi dengan menyampaikan beberapa tuntutan. Meski berjalan alot, namun dalam aksi yang berlangsung hingga sore hari tersebut berhasil menghasilkan beberapa ketetapan.
Pihak aparat yang hadir disana, mengawal ketat berjalannya unjuk rasa. Hingga akhirnya, pihak Perumda Batiwakkal melalui Dirut (Dirut) langsung menemui puluhan demonstran guna memberi keterangan lebih lanjut soal tuntutan.
Saat dikonfirmasi paska proses dialog usai, Dirut Perumda Batiwakkal, Saiful Rahman menyebut, pihaknya sangat mengapresiasi maksud dan tujuan kedatangan mahasiswa di kantornya.
“Karena saya mantan aktivis mahasiswa jadi saya sangat mengapresiasi semangat demonstran guna menyampaikan aspirasinya,” ungkapnya.
Menurutnya, ada satu hal penting yang dirasa belum disampaikan yakni, masalah sosialisasi regulasi berkaitan dengan Perumda Batiwakkal yang belakangan ini banyak mengalami pembaharuan.
“Iya contohnya seperti Peraturan Daerah (Perda) nomor 1 tahun 2013 padahal sudah diganti dengan Perda nomor 2 tahun 2020,” terangnya.
Terkait dengan mininya sosialisasi, pihaknya mengaku telah mengabarkan melalui akun media sosial baik facebook dan lainnya guna memberi keterangan pada masyarakat terhadap meningkatnya tagihan air. Namun dilapangan masih ditemukan persoalan sama masalah tagihan.
Dengan 5 tuntutan yang diutarakan mahasiswa, dikatakannya bahwa Perumda Batiwakkal sejak tahun 2011 tidak pernah meningkatkan tarif harga air.
“Yang jelas air tidak ada peningkatan, dan untuk masalah lainnya seperti baku mutu kita sudah mengikuti peraturan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) nomor 492 tahun 2010 dan baru beberapa waktu lalu kami sudah di cek Dinas Kesehatan (Dinkes) Berau hasilnya aman,” pungkasnya.
Saiful -sapaan akrabnya- menyebut, jadinya masalah yang dikeluhkan warga tersebut lantaran hampir 3 bulan pihaknya tidak mencatat water meter. Sebab, adanya peraturan Work From Home (WFH) sehingga petugas pencatatan tidak turun ke lapangan.
“Sebenarnya begini, pemakaian tertinggi dari kondisi normal kita ambil patokan di bulan sebelumnya. Sehingga ada tagihan yang harusnya dibayar namun belum masuk rekening. Kita patokannya adalah water meter, jadi bila pelanggan ada yang mengeluh silahkan dicek lalu diadukan,” lanjutnya.
Dirinya menawarkan, agar masyarakat tidak terbebani menumpuknya pembayaran selama 3 bulan, kompensasi berupa uraian pembayaran selama 6 bulan dirasa memberi keadilan masyarakat.
“Dan boleh dicicil, karena itu sesungguhnya dipakai oleh mereka,” lanjutnya.
Sementara itu, Kordinator Lapangan (Korlap) aksi, Riski Muri, saat dikonfirmasi secara terpisah mengatakan, kurangnya sosialisasi Perumda Batiwakkal pada masyarakat soal melonjaknya tagihan air dirasa menjadi alasan mahasiswa demonstrasi.
“Tadi sudah kita dengar secara bersama, bahwa dalam hal ini Perumda Batiwakkal kurang sekali mensosialisasikan adanya kelonjakan tagihan air. Hal ini yang diharapkan agar pihak terkait meningkatkan kinerjanya kedepan dengan mensosialisasikan peraturan terbaru tentang PDAM,” ucapnya.
Agar tidak menimbulkan permasalahan yang berkepanjangan, Muri -sapaan akrabnya- meminta agar Perumda Batiwakkal lebih transparan kepada masyarakat Bumi Batiwakkal, hal ini dikarenakan banyak masyarakat dikagetkan dengan kondisi tersebut.
Adapun tuntutan demonstrasi membawa lima poin yang disuarakan yakni, pertama, kembalikan tarif PDAM.
Kedua, menuntut baku mutu air.
Ketiga, utamakan hak-hak pelanggan.
Keempat, transparansi kinerja dewan pengawas (Dewas) Dirut Perumda BaBatiwakkal.
Dan terakhir, audit keuangan PDAM.
Sebagai punutup, anggota HmI Cabang Berau tersebut menambahkan, kedepannya para demonstran bakal melakukan audiensi dengan pihak BUMD, hal ini untuk mengantisipasi terjadinya keluhan masyarakat bila masalah tersebut belum menemukan titik terang.
“Iyah kedepan jelas kita akan lakukan audiensi, hal ini mengingat beberapa keluhan masyarakat yang diterima, sehingga bila belum menunjukan adanya perbaikan, kami siap hadir kembali dengan masa yang lebih besar,” tutupnya. (*/sgp).
