TANJUNG SELOR – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Basiran bersama Ketua Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kaltara Suryanata Al Islami dan Ketua Badan
Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Suryani menjadi narasumber
Respons Kaltara (ResKal) edisi ke-86, Rabu (15/7). Mereka membahas
tuntas tema ResKal minggu ini, Partisipasi Pemilih Dalam Adaptasi
Kebiasaan Baru (AKB).
Dikabarkan Kepala Badan Kesbangpol Kaltara, Basiran bahwa Pemerintah
Provinsi (Pemprov) Kaltara harus dan siap melaksanakan Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada) Serentak 9 Desember 2020. Untuk itu, Pemprov pun
mempersiapkan anggaran dan dukungan partisipasi masyarakat seoptimal
mungkin. “APBD Kaltara, sejak 2019 sudah menganggarkan untuk
kepentingan Pilkada 2020. Total anggaran yang disediakan Rp 139 miliar,”
katanya.
Anggaran itu dibagi untuk tiga kegiatan. Yakni untuk KPU Kaltara Rp 103
miliar, Bawaslu Rp 20 miliar, dan dukungan pengamanan Rp 16 miliar.
“Untuk penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu sudah 100 persen
ditransfer. Sementara untuk pengamanan, sesuai NPHD-nya sudah dicairkan
40 persen. Sisanya akan ditransfer pada saat pelaksanaan kampanye dan
pendaftaran calon,” tuturnya.
Dukungan Pemprov lainnya, adalah membantu mempersiapkan kebutuhan
personel penyelenggaraan pemilu dalam Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Covid-19. Dalam hal ini, petugas kesehatan. “Untuk teknis di
lapangan, ada PKPU (Peraturan KPU RI) No. 6/2020 yang mengaturnya.
Yang pasti, Pemprov akan terus memantau perkembangan Covid-19. Dan,
untuk saat ini, terus melandai, insya Allah akan terus melandai,”
ungkapnya. Dengan kesiapan yang ada, Pemprov Kaltara menargetkan
tingkat partisipasi pemilih Pilkada Serentak 2020 akan sama atau lebih baik
daripada Pilkada 2019, yakni 71,6 persen.
Senada, Ketua KPU Kaltara Suryanata Al Islami mengaku bahwa pihaknya
siap menyelenggarakan Pilkada kali ini, meski harus melakukan AKB. “Untuk
persiapan KPU sendiri, dari 4 kabupaten dan 1 provinsi yang melaksanakan
Pilkada, anggaran penyelenggaraan pemilu sudah 100 persen. Titik
tekannya, adalah seluruh tahapan penyelenggaraannya harus
memperhatikan standar protokol kesehatan,” ujarnya.
Sejumlah penyesuaian pun dilakukan KPU. Diantaranya, dengan
mengoptimalkan penggunaan anggaran. “KPU mencermati posisi anggaran
juga program yang disiapkan sebelumnya untuk disesuaikan dengan kondisi
saat ini. Tepatnya, mulai 15 Juni sudah mulai dilakukan tahapan yang
sempat ditunda. Yakni, pengaktifan PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan),
pelantikan PPS (Panitia Pemungutan Suara) dan lainnya yang disesuaikan
dengan AKB,” ulasnya. Kegiatan aktivitas PPK dan pelantikan PPS dilakukan
secara daring atau kebijakan lainnya, dengan memenuhi standar protokol
kesehatan.
Berbeda dengan pilkada sebelumnya, seluruh petugas penyelenggaraan
pemilu wajib menggunakan alat pelindung diri. Seperti masker, face shield,
juga melakukan rapid test. Menurut data KPU, untuk Pilkada Serentak 2020
ada 55 kecamatan dengan 275 PPK (ditambah Bawaslu dan Panwascam),
482 desa/kelurahan dengan 1.446 PPS. Selain itu, diproyeksikan juga TPS
sementara sebanyak 1.584 dengan 1.584 orang Petugas Pemutakhiran Data
Pemilih (PPDP), dan jumlah Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
(KPPS) sebanyak 11.088 orang.
“Saat ini, mulai 15 Juli hingga 13 Agustus akan dilakukan pemutakhiran
data pemilih. Sekaitan dengan itu, diluncurkan Gerakan Klik Serentak mulai
pukul 12.00 Wita. Disini, warga atau pemilih dapat mengakses
www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id untuk melihat data pemilih sementara.
Kalau tak ada, siapkan dokumen penduduk, nanti petugas pemutakhiran
data pemilih yang sudah dirapid test, juga dibekali APD akan melakukan
pemutakhiran,” paparnya. Selain itu, ada juga Gerakan Coklit Serentak se-
Indonesia pada 18 Juli yang dilakukan seluruh PPDP juga petugas KPU.
Dari sisi pengawasannya, Ketua Bawaslu Kaltara Suryani juga mengaku siap
mendukung kesuksesan Pilkada Serentak 2020 di Kaltara. “Kami akan
meningkatkan sosialisasi Pilkada di tengah pandemi Covid-19. Dan,
sebelumnya sudah dilakukan pelantikan pengawas adhoc di 4 kabupaten
dan 1 provinsi, totalnya 535 orang,” ujarnya.
Bawaslu juga berkomitmen melakukan pengawasan melekat pada seluruh
tahapan Pilkada Serentak 2020. “Bawaslu dan KPU akan melaksanakan
kegiatan verifikasi faktual. Disini, Bawaslu mengawasi apakah pelaksanaan
verifikasi faktual sudah dilakukan sesuai tata cara dan prosedurnya.
Bawaslu juga mengantisipasi opini masyarakat terhadap pilkada kali ini,”
tuturnya.
Suryani memastikan seluruh petugas Bawaslu akan menggunakan APD dan
di-rapid test. “Output dari kami, adalah saran perbaikan dan rekomendasi
terhadap kegiatan yang dilaksanakan KPU, PPK maupun PPS,” jelasnya.
Bawaslu pun akan melakukan perhitung indeks kerawanan pemilu dalam 3
tahapan pada 4 dimensi penilaian. Yakni, dimensi sosial, politik, kontestasi
dan pandemi. “Dari 9 provinsi yang melaksanakan Pilkada Serentak 2020,
Kaltara dalam 4 dimensi itu terbilang sedang indeks kerawanannya. Namun,
kami berupaya menuju kondisi baik,” tutupnya.(humas)
