"Proyek Pembangunan PUSPEM Tana Tidung Terkesan Dipaksakan, Seharusnya Pemkab Lebih Mengutamakan Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi, Ada Apa Ini Semua", Tanya Jamhor. TANA TIDUNG, LENSAKU.ID – Tidak hanya soal masslah penyelesaian dampak sosial ke masyarakat yang
“PUSPEM Bukan Proyek Strategis Nasional, Pemprov Kaltara Mendorong DPRD Lakukan Koordinasi Dengan Pemkab Tana Tidung Agar Segere Mendapatkan Surat Penetapan Dari Kemenko Perekonomian RI Terkait Penanganan Dampak Sosial Pembangunan PUSPEM” KALTARA, LENSAKU.ID – Terkait permasalahan
TANA TIDUNG, LENSAKU.ID – Salah satu Warga Terdampak Pembangunan Pusat Pemerintahan Kabupaten Tana Tidung, Natalius Jhon, memberi sorotan terhadap Pemda Tana Tidung yang tidak kunjung menunjukkan dokumen lengkap terkait pembangunan tersebut. “Pemda KTT selama ini
TANA TIDUNG, LENSAKU.ID - Masyarakat yang terdampak pembangunan Pusat Pemerintahan (PUSPEM) Kabupaten Tana Tidung (KTT), selain sudah melaporkan masalah ini ke Komisi Nasional Hak Asasi Manuasia atau Komnas Ham, mereka akan mengirim surat terbuka untuk
TANA TIDUNG, LENSAKU.ID - Proyek penimbunan, pematangan lahan kawasan Kantor Bupati Tana Tidung seluas tiga (3) hektar belum mengantongi surat izin galian C dari dinas terkait. Mengacu pada Peraturan Persiden (Perpres) nomor 55 Tahun 2022,
TANA TIDUNG, LENSAKU.ID - Sejumlah masyarakat yang terdampak pembangunan Pusat Pemerintahan (PUSPEM) Kabupaten Tana Tidung (KTT) kembali bersuara. Selain mempersoalkan tidak adanya kejelasan atas hak - haknya di kawasan PUSPEM, saat ini sejumlah warga menanyakan
JAMHOR : "Ini Harus Di Usut, Ada Dugaan Sejumlah Masyarakat Yang Sudah Menerima Panjar Untuk Konpensasi Kegiatan Di PUSPEM, Pertanyaanya Kalau Ini Benar Anggaran Dari mana,,???". TANA TIDUNG, LENSAKU.ID – Proyek pematangan lahan kawasan kantor
