TANA TIDUNG, LENSAKU.ID - Proyek penimbunan, pematangan lahan kawasan Kantor Bupati Tana Tidung seluas tiga (3) hektar belum mengantongi surat izin galian C dari dinas terkait. Mengacu pada Peraturan Persiden (Perpres) nomor 55 Tahun 2022,
TANA TIDUNG, LENSAKU.ID - Sejumlah masyarakat yang terdampak pembangunan Pusat Pemerintahan (PUSPEM) Kabupaten Tana Tidung (KTT) kembali bersuara. Selain mempersoalkan tidak adanya kejelasan atas hak - haknya di kawasan PUSPEM, saat ini sejumlah warga menanyakan
JAMHOR : "Ini Harus Di Usut, Ada Dugaan Sejumlah Masyarakat Yang Sudah Menerima Panjar Untuk Konpensasi Kegiatan Di PUSPEM, Pertanyaanya Kalau Ini Benar Anggaran Dari mana,,???". TANA TIDUNG, LENSAKU.ID – Proyek pematangan lahan kawasan kantor
TANA TIDUNG, LENSAKU.ID – Pemkab Tana Tidung, melalui Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan Tana Tidung, M. Arif menyampaikan hingga saat ini Pemkab Tana Tidung belum menerima surat rekomendasi terkait dengan persoalan di kawasan PUSEPM KTT.
“Pemkab Tana Tidung Tidak Jeli dan Kurang Memahami Aturan Terkait Permasalahan PUSPEM Yang Tertuang Dalam SK Kementrian LHK RI Nomor 997 Tahun 2022”, kata john. TANA TIDUNG, LENSAKU.ID - Pematangan lahan kawasan kantor Bupati Kabupaten
TANA TIDUNG, LENSAKU.ID - Penanganan persoalan masyarakat terdampak rencana pembangunan PUSPEM Kabupaten Tana Tidung (KTT) dinilai lambat. Sejak Surat Keputusan (SK) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 997 tahun 2022, hingga saat ini persoalan penyelesaian
TANA TIDUNG, LENSAKU.ID – Hadirnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM RI) ke Kebaupaten Tana Tidung (KTT) beberapa waktu lalu, masyarakat yang terdampak rencana pembangunan Pusat Pemerintahan (PUSPEM) Tana Tidung berharap hadirnya
