TANJUNG SELOR – Pemerintah terus merumuskan protokol masyarakat produktif dan aman Covid-19 untuk berbagai sektor. Sebagaimana diketahui, pemerintah akan menerapkan kebijakan new normal atau tatanan kehidupan baru di tengah pandemi Covid-19.
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie juga ikut dalam rapat virtual koordinasi tindaklanjut pembahasan dan perumusan protokol dengan sejumlah kementerian/lembaga dan sejumlah gubernur, Selasa (26/5).
Berdasarkan kajian Bappenas, Provinsi Kaltara adalah satu-satunya provinsi di Kalimantan yang siap dibuka atau dilakukan penerapan new normal yang disebut pemerintah sebagai kebijakan Masyarakat Produktif dan Aman Covid-19. Selain Kaltara, termasuk Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, DKI Jakarta, Bali, dan Maluku Utara. Kedelapan provinsi ini memiliki Reproduction Number (Rt) atau laju infeksi Covid-19 sudah kurang dari 1 persen.
“Untuk penerapan new normal di 8 daerah itu, termasuk Kaltara di dalamnya, masih memerlukan penyiapan SOP terutama untuk sektor industrinya, perdagangan ritel, pariwisata, dan transportasi. Ini yang sedang terus dirumuskan oleh pemerintah (pusat),” ujar Gubernur.
Dalam penyampaiannya dalam rapat yang dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur mengusulkan tiga daerah dibuka, yakni Kabupaten Bulungan, Tana Tidung, dan Nunukan. Pengusulan Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung untuk mempercepat realisasi investasi di dua daerah itu yakni PLTA Sungai Kayan dan pembangunan kilang mini LNG. Sebab semestinya, kedua investasi ini sejatinya sudah dapat dimulai pada pertengahan tahun 2020 ini. “Ini penting untuk ketahanan energi nasional. Dan Pak Presiden sudah mengunjungi lokasi PLTA itu dari udara pertengahan Desember 2019,” ujarnya.
Sedang usulan pembukaan Nunukan dengan pertimbangan, agar jalur perdagangan lintas batas Provinsi Kaltara dengan Negara Bagian Sabah dappat kembali dilanjutkan. Tentunya kata Gubernur sesuai dengan standar protokol Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
“Kami mohon juga bahwa 194 hektare tambak rakyat di Kaltara saat ini, pelakunya atau petambak kita sudah berteriak karena hasil budidaya dan hasil laut lainnya yang selama ini dijual ke Tawau, karena di sana lockdown, maka tidak bisa djual, dan kondisinya sudah sangat parah. Maka itu kami berharap dukungan serius pusat,” ujarnya.
Irianto juga menyuarakan kelanjutan jalur perdagangan lintas batas dengan Sarawak, khususnya terkait dengan pemenuhan kebutuhan pokok dan komoditas lain yang saling membutuhkan. “Kami sudah lama mengusulkan pembaruan perjanjian lintas batas. Kita selalu posisi dikalahkan dengan Malaysia. Kita dipermainkan oleh negara kecil. Salah satu masalahnya, ditetapkan belanja masyarakat kita sebatas RM 600. Paling tidak kita usulkan USD 1.000. Kita juga usulkan legalisasi perdagangan, dan centre point komoditas kita di perbatasan. Karena berpuluh tahun kita biarkan Malaysia mengatur harga,” tambahnya.
Dalam rapat tersebut, Gubernur juga berjanji segera menindaklanjuti sejumlah edaran Menteri Kesehatan terkait protokol pencegahan penularan Covid-19 dalam situasi new normal.
Ia juga melaporkan, bahwasanya Provinsi Kaltara segera melakukan tes Polymerase Chain Reaction (PCR) di RSUD milik Pemprov untuk merespon perkembangan dan penanganan cepat terhadap perkembangan Covid-19 di Kaltara. “Tinggal menunggu alat tekanan ruangan negatifnya saja, Pak. Kami juga mohon kepada Pak Menkes untuk mendorong percepatan izin dan regent atau cartridge. Karena daerah tidak bisa menangani secara langsung. Dan InsyaAllah awal Juni nanti kami pastikan Kaltara mengadakan tes PCR mandiri,” tuturnya.
