Tanjung Redeb- Lensaku.id. Pada rapat paripurna masa persidangan tahun 2020 DPRD Berau, Selasa (7/7) Bupati Berau, Muharram, menyampaikan pidato masalah rancangan peraturan daerah (Perda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2019.
Rapat yang diselenggarakan di Sekretariat Dewan (Setwan) tersebut, berjalan lancar dan dihadiri oleh puluhan anggota DPRD Berau.
Sementara itu, Bupati Berau, Muharram, saat dikonfirmasi oleh awak media pada waktu yang sama (7/7) mengatakan, APBD tahun 2019 telah terserap guna memenuhi kebutuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjalankan program pembangunan.
Meski demikian, dirinya menuturkan APBD tahun 2019 paling besar di serap oleh sektor pembangunan, pendidikan dan kesehatan.
“Yang terbesar jelas terserap di sektor pembangunan melalui OPD Dinas Pekerjaan Umum (PU), terus Dinas Pendidikan (Disdik) dan terakhir Dinas Kesehatan (Dinkes). Ketiga sektor itu yang selama ini dominan menjadi kebutuhan dasar masing-masing daerah,” ucapnya pada Lensaku.id
Namun untuk tahun 2020, dirinya menyebut, bantuan sosial (bansos) menyerap APBD besar.
Bupati Berau, Muharram mengatakan hadirnya pandemi global virus Covid-19, membuat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau menarik anggaran dari beberapa sektor yang ada, lantas digunakan untuk program bantuan langsung tunai (BLT).
Hal ini bermaksud untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, yang dirasa mengalami penurunan pendapatan selama wabah virus berlangsung.
Sejauh ini, BLT telah bergulir hingga tahap II. Sedang di tahap III, pencairan bansos masih dirumuskan oleh DPRD dan OPD terkait.
Dikatakannya, untuk target 2021, kemungkinan besar prioritas APBD akan berubah. Selain sektor pendidikan yang diwajibkan harus 20%, sektor-sektor lainnya seperti perkebunan, pertanian, UMKM dan pariwisata akan menjadi perhatian.
“Oh jelas berubah, sementara ini kan pendapatan negara dari sisi APBN mengalami penurunan,” ucapnya.
Di sisi lain, pendapatan asli daerah (PAD) Berau sebesar 60% bersumber dari sektor ekstratif dengan mengandalkan tambang dan penggalian.
“Kita juga ketahui bahwa banyak negara-negara di dunia yang kolep akibat harga ekspor batu bara bila turun. Selain itu, tingkat konsumsi hasil bumi juga dikurangi oleh konsumen,” ucapnya.
Dengan dua indikasi tersebut, Muharram memastikan bahwa APBD Berau tahun 2021 dipastikan mengalami penurunan.
Untuk itu, pembelanjaan yang bersifat bukan prioritas harus dikesampingkan nantinya.
“Karena kalau mengandalkan pada sektor-sektor untuk meningkatkan PAD, saat ini dirasa agak begitu berat,” ungkapnya.
“Misal, meningkatkan PBB, pajak restoran, hotel dan lain-lain, sedang seperti kita ketahui bahwa semuanya juga sedang meredup,” lanjutnya.
Maka demi efektivitas pembangunan, belanja pemerintah harus efisien, perjalanan dinas dikurangi dan tenaga honorer harus diperketat.
“Ditambah lagi, dengan pemanfaatan sektor yang dimiliki seperti pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata itu menjadi harus dioptimalkan. Jadi daerah yang memiliki potensi besar, itu harus dikembangkan ke depan,” terangnya.
Namun yang menjadi pekerjaan rumah nantinya, disaat sektor-sektor potensial akan ditingkatkan, APBD sendiri bakal menurun lataran PAD Bumi Batiwakkal yang belakangan ini menurun.
“Maka solusi yang ditawarkan yakni, menghidupkan kemandirian ekonomi pada sektor riil, salah satunya yakni membangun ekonomi kerakyatan,” ungkapnya.
Ekonomi kerakyatan sendiri, menjadi pilihan bila mana pengangguran dan pemutusan hubungan kerja (PHK) sewaktu-waktu terjadi.
“Dan kita boleh berharap pada kontribusi korporasi, namun tidak serta-merta harus pada jangka panjang,” tutupnya. (*/sgp).
