TANA TIDUNG, Lensaku – Dalam lawatannya ke Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI, Dr.Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc memastikan bahwa usulan pusat pemerintahan yang sudah diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung akan disetujui dan di realisasikan secepatnya.
“Saat ini masih kita proses, kelengkapan adminitrasi dan lainnya sudah kita minta ke beberapa dirjen di LHK, jangan kuatir gak lama lagi akan kita realisasikan”, Jelasnya disela-sela kunjungannya saat meninjau hutan mangrove yang ada di Tana Tidung.
Mensikapi terkait dengan kondisi lahan di Kabupaten Tana Tidung yang sebagian besar, sekitar 65 % merupakan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), Menteri Siti Nurbaya menyampaikan bahwa ini bukan merupakan hambatan lagi bagi masyarakat. Dengan regulasi yang ada saat ini masyarakat dapat diberikan akses untuk mengelola lahan KBK.
“Hal ini bukan suatu hambatan lagi bagi masyarakat, yang paling penting dalam pelaksanaanya tetap mengedepankan prinsip kelestararian dan keberlanjutan, termasuk standart – standart teknis yang harus dipenuhi sebelum masyarakat beraktifitas menggunakan lahan KBK”, Terang Menteri LHK.
Lanjut Siti Nurbaya, pemanfaatan lahan KBK seperti eko wisata, agroforestry, hutan sosial, jasa karbon dan lain sebagainya bisa dilakukan oleh masyarakat, namun tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
“Dengan regulasi saat ini, pemerintah tidak harus mengkonfersi atau mengganti hutan yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Dengan adanya hutan sosial, pembangunan eko wisata dan lainya hal ini pasti dapat meningkatkan ekonomi masyarakat kita”, Tambahnya.
Diwaktu yang sama, Wakil Bupati Tana Tidung, Hendrik yang mendampingi langsung Menteri LHK menyampaikan terima kasih kepada Menteri LHK dan seluruh jajarannya yang sudah merespon baik atas usulan pusat pemerintahan yang sudah diusulkan.
“Usulan terkait pusat pemerintahan sudah diproses, sesuai dengan yang disampaikan Ibu Menteri bahwa dalam waktu dekat usulan ini akan direalisasikan”, Ujar Wabub.
Terkait dengan adanya permasalahan dilapangan, Wabub menyampaikan bahwa rencana pusat pemerintahan yang akan dibangun jelas untuk kepentingan Pemkab Tana Tidung dan masyarakat, bukan kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
“Semua untuk kepentingan bersama, jadi saya harapkan masyarakat bisa memahami hal ini dan mendukung agar rencana pembangunan pusat pemerintahan ini bisa terwujud. Saya yakin, dengan adanya pusat pemerintahan yang terbangun, dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar akan dirasakan. Selain itu pelayanan pemerintahan yang baik (Good Governance) bisa terwujud”,Kata Wabub Hendrik.
Terlihat mendampingi Ibu Menteri Siti Nurbaya dalam kunjungannya, Wakil Gubernur Kaltara Yansen TP, Wakil Bupati Tana Tidung Hendrik, Dandim 0914/Tana Tidung, Danposal dan Kapolsek Sesayap Hilir. Usai melakukan kunjungannya di Kabupaten Tana Tidung, Menteri LHK serta rombongan bertolak langsung ke Tarakan untuk menyesuaikan jadwal selanjutnya. (818)
