BERAU, LENSAKU – Faktor pemindahan Ibukota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur disebut dapat mewujudkan kawasan industri di Kabupaten Berau. Pasalnya, mobilisasi penduduk disebut memengaruhi sistem distribusi produk yang dihasilkan.
Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setkab Berau, Agus Wahyudi mengatakan, memang di Bumi Batiwakkal belum terdapat industri hilir. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan imbas pemindahan Ibukota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur, berdampak pada peningkatan investasi industri produk turunan itu di Kabupaten Berau.
Pasalnya, pemerintah pusat dalam rencana jangka panjang, menyiapkan pemindahan Aparatur Sipil Negara (ASN) ke ibukota baru. Menurut Agus, pemindahan itu tentunya diikuti juga dengan pertumbuhan penduduk di KalimantanbTimur. Sehingga, turut memicu sistem pasar dan distribusi produk hasil industri hilir.
“Ini membawa pengaruh positif bagi Kabupaten Berau karena distribusi produk lebih mudah serta jumlah permintaan yang besar. Semakin banyak industri, semakin banyak serapan tenaga kerja,” terangnya, Kamis (11/8).
“Dikarenakan, jumlah penduduk di Kalimantan itu masih minim. Untuk tingkat provinsi Kalimantan Timur saja sekira 3,7 juta. Ini yang menjadi alasan investor industri hilir enggan ke wilayah kami, dan lebih memilih Pulau Jawa sebagai daerah penduduk banyak,” sambungnya.
Seperti halnya, industri hilir turunan Crude Palm Oil (CPO) yang bisa dikembangkan untuk produksi minyak nabati, sabun, hingga kosmetik. Lokasi ibukota yang mendekat ditambah posisi Kabuoaten Berau di perbatasan menuju utara. Tak menutup kemungkinan Berau dapat menjadi kawasan industri.
Menurut Agus, banyaknya industri hilir berdampak pada kebutuhan produk di daerah. Apabila Berau mempunyai pabrik olahan sendiri, tidak hanya membawa kelimpahan produk dan peningkatan ekonomi daerah. Tetapi juga mampu mempromosikan potensi pariwisata dan pertanian lokal.
“Walaupun tidak terlalu dekat seperti Samarinda atau Balikpapan, tetapi Berau juga sebagai penyangga. Kita punya peluang besar untuk menuju kawasan industri,” ucapnya.
Adapun menurut Agus, segala sesuatu yang perlu disiapkan pemerintah daerah ialah infrastruktur. Seperti akses, listrik, dan air bersih. Tidak hanya itu saja, sarana dan prasarana, seperti drainase dan akses mumpuni menuju fasilitas kesehatan juga perlu dikembangkan.
“Sedangkan, wilayah kita saja masih banyak pembangunan yang belum merata. Sehingga, ini menjadi evaluasi bagi pemerintah apabila serius dalam menyikapi potensi ini,” ucapnya.
“Tidak lupa juga menyambut industri hilir yang besar, kita harus juga awasi birokrasinya, seperti syarat perusahaan harus lengkap perizinan dari pusat. Yang utama adalah Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL),” sambungnya.
Persiapan lainnya adalah pemenuhan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah. Mobilisasi penduduk yang besar, tentunya diharapkan putra daerah harus mampu bersaing. Apalagi untuk menopang penyerapan tenaga kerja lokal.
“Jangan sampai perusahaan mau berinvestasi, ibarat orang mau manggung. Tetapi, orang itu juga yang disuruh bikin panggung. Lebih bagus panggungnya sudah ada orang tinggal memakai,” pungkasnya. (*/CTN)
