DPRD, KALTARA, LENSAKU – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) asal daerah pemilihan (dapil) II Kabupaten Bulungan – Tana Tidung, Mohammad Nafis, menyerap aspirasi dan keluhan masyarakat dalam agenda reses perdananya di Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan, awal pekan ini.
Nafis mengungkapkan, reses di Tanah Kuning diadakan pada tiga titik. Yakni di RT 07, RT 03 dan RT 04. Dari reses yang dilakukan, Nafis yang merupakan legeslator asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, mendapati masyarakat pada umumnya mengeluhkan penghasilan dari bagan ikan yang semakin berkurang.
Kondisi ini disebut masyarakat sebagai dampak lingkungan dari kegiatan di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) Tanah Kuning – Mangkupadi.
“Mereka para nelayan meminta solusi ke depan, karena semakin lama, tambah berkurang,” kata Nafis, Kamis (21/11/2024).
Keluhan lain disampaikan oleh para nelayan tangkap, yang mengadu saat ini harus melaut sampai ke radius yang lebih jauh. Hal ini dikarenakan populasi ikan semakin berkurang di area yang cenderung dekat dengan bibir pantai.
Menurut warga, persoalan muncul karena kapal yang dimiliki tidak representatif untuk melaut ke radius yang lebih jauh. Pemerintah diharap nelayan bisa memberikan bantuan kapal dengan spesifikasi yang lebih memadai.
“Nelayan menyampaikan harus melaut sampai ke tengah untuk mencari ikan, karena kalau di dekat saja itu, atau mengambil di bagan sudah kurang hasilnya,” bebernya
“Tapi kapal mereka rata rata dompeng dengan mesin kecil, jadi agak sulit. Jadi mereka meminta bantuan kapal yang lebih besar, termasuk alat tangkap,” ujar Nafis melanjutkan.
Seluruh hasil reses akan ditindaklanjuti dengan dirangkum untuk dibahas bersama Komisi – Komisi di DPRD Kaltara. Termasuk dikoordinasikan dengan OPD terkait di Pemprov Kaltara.
Nafis berkomitmen akan memperjuangkan setiap aspirasi yang diterima agar bisa terakomodir dalam APBD Pemprov Kaltara.
“Tentu kita akan cari solusi atas aspirasi dan keluhan yang disampaikan masyarakat. Kita juga akan sampaikan ke OPD terkait agar dijadikan pertimbangan penyusunan program dan kegiatan,” imbuh dia. (adv/rdk2)
